.webp)
Kasus pencabulan yang menimpa F, siswi di salah satu SMA negeri di Prabumulih oleh oknum guru berinisial D, terbongkar saat kegiatan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sosialiasi ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (2/11/2023) lalu. Pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung, F pun bersuara bahwa dirinya merupakan korban asusila.
Kepada petugas, F menyampaikan perlakuan oknum guru dalam sebuah ruangan BK. Saat itu hadir pula pihak sekolah, KPAD Sumsel dan Dinas PPPA serta lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia cerita telah menjadi korban kekerasan seksual. Setelah didengar, kita uji dengan mengundang pelaku asusila (oknum guru D), pihak sekolah, biro hukum Setda Prabumulih, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), Dinas PPPA, dan Disdik," ujar Kepala Dinas PPPA Sumsel, Henny Yulianti pada Jumat (24/11/2023).
Dari hasil pertemuan itu, kata Henny, korban masih tetap ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang, MKKS memutuskan untuk memindah tugaskan D ke sekolah lain.
"Untuk proses guru tersebut dipindah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan ya, bukan dari PPPA," jelasnya.
Henny menyebut, pihaknya hanya melakukan upaya pendampingan terhadap korban F. Hari ini UPTD PPPA bersama psikolog melakukan assessment kondisi korban seperti apa.
Henny menambahkan, korban memang belum melapor ke polisi terkait kasus ini dan hal ini merupakan hak korban. Namun, jika korban ingin melapor, maka PPPA Sumsel akan mendampinginya.
"Jika ditanyakan kenapa F belum melaporkan ke aparat penegak hukum, itu mutlak menjadi hak korban. Yang pasti kewenangan kita hanya melakukan pendampingan psikologis terhadap korban. Jika korban menganggap merasa perlu melaporkan, pastinya kita akan dampingi," ujarnya.
Henny menambahkan, sosialisasi yang dilakukan pihaknya sangat efektif untuk membuka wawasan para korban kekerasan, baik itu seksual, psikologis, fisik dan sebagainya terhadap perempuan dan anak.
"Dari sosialisasi itu, akhirnya ada yang berani speak up. Mereka juga kadang tidak tahu harus melapor ke mana," tutupnya.
(Candra Setia Budi/des)
