.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada Maret 2024. Persentase masyarakat miskin di Babel sebesar 4,55% atau urutan keempat secara nasional.
BPS menyebut persentase tersebut masih berada di bawah angka tingkat kemiskinan nasional yakni sebesar 9,03%. Meskipun angka tersebut naik 0,03% dari 4,52% (per Maret 2023) menjadi 4,55% (per Maret 2024).
Untuk mengatasi angka kemiskinan, langkah yang diambil Pemprov yakni mengurangi angka pengangguran. BPS mencatat jumlah angkatan kerja Februari 2024 sebanyak 818.626 orang, naik 13.276 orang dibanding Februari 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,33 persen poin, yaitu dari 70,33% pada Februari 2023 menjadi 70,66% di Februari 2024. Untuk jumlah masyarakat yang bekerja di Babel ada 787.140 orang, naik sebesar 13.129 orang dibandingkan pada Februari 2023.
Tak hanya itu, persentase lapangan pekerjaan juga mengalami kenaikan pada penduduk yang bekerja adalah pertanian 3,37% poin. Sedangkan, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor pertambangan dan penggalian -4,74% point.
"Tingkat pengangguran terbuka di Bangka Belitung pada Februari 2024 sebesar 3,85%, mengalami penurunan sebesar 0,04% dibandingkan kondisi Februari 2023," ujar Kepala BPS Babel Toto Haryanto Silitonga, Selasa (6/8/2024).
Toto menjelaskan, sektor pertanian menjadi pendukung naiknya jumlah tenaga kerja dan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024. Pertama, yakni harga sawit mengalami kenaikan sejak Desember 2023-Februari 2024.
"Harga CPO naik 4,06% termasuk harga TBS sawit mengalami kenaikan. Kemudian, adanya meningkatnya harga karet dan produksi ikan sepanjang Januari-Februari 2024 meningkat," katanya.
Dinas Koperasi UKM Babel juga mencatat terdapat penambahan 8.891 pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Termasuk momen Pilpres pada dan adanya rekrutmen KPPS dan panitia pemilu.
"Adanya penerimaan PPPK pada bulan Februari 2024 sehingga meningkatnya tenaga kerja pemerintah. Sedangkan, penurunan terjadi di penduduk bekerja pada sektor pertambangan, dikarenakan belum semua rencana kerja perusahaan tambang disetujui," ungkapnya.
Kepala BPS Babel menambahkan, secara umum survei BPS tidak dapat menjelaskan secara eksplisit penyebab perubahan indikator dan memerlukan kajian khusus untuk memastikan.
"Namun kita dapat mendekatkannya dengan indikator dan fenomena lain, misal pertumbuhan ekonomi dan data dari pihak lain yg dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.
(dai/dai)
