.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap penyetopan ekspor LNG (liquefied natural gas) atau gas alam terealisasi tahun 2025 atau 2026. Penghentian ekspor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
"Bertahun-tahun kita ekspor LNG, padahal ternyata sekarang kita butuh. Akhirnya studi, tempatnya di Deputi I, kita putuskan ndak mau lagi. Sudah kita siapkan laporan ke Presiden soal ekspor LNG," ujar Luhut di Hotel Mulia, Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023) seperti dilansir dari detikfinace.
Pemerintah membuka opsi menyetop ekspor LNG karena saat ini kebutuhan gas di dalam negeri mulai bertambah, apalagi dengan gaung hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Luhut menuturkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan laporan rencana ini untuk diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau yang kontrak sudah ada ya sudah biar jalan. Tapi ekspor harus setop. Sekarang sudah mulai konstruksi, kita harap tahun 2025-2026 mungkin sudah mulai," ujar Luhut.
Luhut menjabarkan pemerintah ingin menggunakan gas alam yang selama ini diekspor untuk menstabilkan harga gas untuk industri di harga US$ 6 per MMBTU. Menurutnya industri di dalam negeri butuh pasokan gas besar.
Maka dari itu, gas LNG akan disetop ekspornya dan hanya digunakan untuk kebutuhan industri dalam negeri.
"Kita buat proses dalam negeri karena kebutuhan dalam negeri tinggi. Misal buat metanol, atau untuk petrochemical itu di situ. Sekarang petrochemical kita masih impor banyak sekarang kita mau bikin di Kaltara," ujar Luhut.
"Kita perlu gas. Cukup gas kita sendiri dan kita nggak perlu impor lagi," tegasnya.
(bpa/bpa)
