Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Kota Palembang masih tergolong rendah. Hingga 31 Oktober 2026, jumlah pekerja yang lalu program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) baru mencapai 258.886 orang atau 37,78 persen.
Melihat kondisi tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta perusahaan swasta maupun instansi terkait meningkatkan kepatuhan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan Ratu Dewa saat membuka Rapat Forum Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang dalam rangka mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) 2026 di Aula Badaruddin, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama. Terutama bagi pekerja rentan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial.
"Apalagi ini merupakan program dari Bapak Presiden Republik Indonesia," katanya kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Dia mengatakan, Pemkot Palembang berkomitmen terus meningkatkan cakupan perlindungan pekerja. Komitmen tersebut, kata dia, telah menjadi bagian dari program pemerintahannya sejak awal pencalonan hingga saat ini.
"Ini merupakan komitmen kami sejak mulai pencalonan hingga saat ini. Dan ini terus kita tingkatkan," ungkapnya.
Meski jumlah peserta UCJ telah mencapai 258.886 pekerja, Ratu Dewa menilai masih banyak pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan. Karena itu, kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja harus diperkuat.
Dia juga menyoroti pekerja sektor konstruksi, baik yang terlibat dalam proyek pemerintah maupun proyek swasta, agar mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kita akan terus mendorong, khususnya para pekerja konstruksi, baik yang berada di proyek pemerintah maupun proyek-proyek swasta,"jelasnya.
Ratu Dewa menegaskan, kewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja harus diperhatikan sejak proses perizinan hingga perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Dia meminta sosialisasi kepada pelaku usaha terus digencarkan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan dan perusahaan swasta menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepesertaan.
"Artinya, kita membutuhkan sosialisasi dan juga dorongan kepada pihak-pihak swasta sehingga pelaksanaan program kepatuhan di bidang BPJS Ketenagakerjaan ini lebih optimal," katanya.
Ratu Dewa juga mengungkapkan, sepanjang 2026 sejumlah perusahaan di Palembang telah berkontribusi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 16.121 pekerja rentan.
Dia mengapresiasi keterlibatan dunia usaha tersebut dan berharap semakin banyak perusahaan ikut berpartisipasi.
"Ini merupakan contoh yang baik terhadap perlindungan pekerja. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi pihak swasta juga ikut berpartisipasi memenuhi program-program yang sudah disampaikan," ujarnya.
Untuk memperluas kepesertaan, Pemkot Palembang akan mengoptimalkan Forum Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wadah koordinasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan.
Forum tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 472 Tahun 2025 tentang Forum Kepatuhan. Dalam struktur forum, Kepala Kejari Palembang bertindak sebagai ketua, sementara Pemkot Palembang menjadi pembina.
Ratu Dewa meminta forum tersebut tidak sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi juga aktif mengidentifikasi perusahaan dan kelompok pekerja yang belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
"Termasuk mengoptimalkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi terhadap langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan," ujarnya.
Dia juga meminta jajaran kecamatan dan kelurahan turun langsung melakukan pendataan terhadap warga serta pekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing.
"Termasuk para camat, asisten, dan para lurah untuk mengidentifikasi semua warga dan juga pekerja di beberapa perusahaan yang ada di Kota Palembang," tambahnya.
Selain rendahnya cakupan kepesertaan, Ratu Dewa turut menyoroti persoalan ketidakpatuhan perusahaan dalam pelaporan data pekerja. Salah satunya terkait ketidaksesuaian data upah yang dilaporkan dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, komponen gaji pokok dan tunjangan harus dilaporkan secara benar agar hak pekerja dalam program jaminan sosial tidak dirugikan.
"Yang kedua yakni ketidaksesuaian gaji, tunjangan maupun gaji pokok yang dimiliki. Biasanya yang dilaporkan itu berkaitan satu sama lainnya," jelasnya.
Persoalan administrasi hingga dugaan manipulasi status pekerja juga menjadi perhatian pemerintah. Hal tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti agar pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, kendala pencairan klaim bagi masyarakat rentan juga menjadi sorotan. Ratu Dewa menyebut masih ditemukan persoalan kelengkapan dokumen hingga gangguan sistem digital dalam proses pelayanan.
"Yang selalu muncul di permukaan yakni berkaitan dengan pencairan klaim, khususnya di tingkat masyarakat rentan. Baik permasalahan ketidaklengkapan dokumen hingga sistem digital," tutupnya.
Simak Video "Video DPR Setujui 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan-Ketenagakerjaan"
(dai/dai)