BNPB Identifikasi 44 Area Konversi Hutan-Perkebunan Terbakar di Sumsel

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan, mengalami kebakaran. Jumlah itu berdasarkan pemetaan data spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN.

Wilayah yang terbakar meliputi areal sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pemangkuan hutan (KPH) hingga hutan lindung. Sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi. Hal itu mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan.

Aparat penegak hukum didorong mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas (deterrent effect) dinilai krusial agar upaya pemadaman di lapangan tidak sia-sia, akibat adanya pihak yang sengaja membakar kembali lahan.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi saat memimpin Rakor Penanganan Darurat Bencana Karhutla Sumsel dalam keterangan resmi, Minggu (18/10/2026).

Kristomei menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan cepat dalam hitungan menit dan jam, untuk mencegah eskalasi kebakaran dan meminimalkan dampak buruk polusi asap terhadap kesehatan masyarakat.

Dia juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas serta kejujuran data personel di posko lapangan. Jumlah personel yang dilaporkan harus sesuai fakta di lapangan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan para petugas pemadaman di lapangan.

"BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukungan 100, orangnya 10. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi," jelas Kristomei.

Meski ribuan personel gabungan dan berbagai armada alutsista seperti helikopter telah dikerahkan, BNPB menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terkait keefektifan operasi di lapangan. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan pergerakan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan serta jumlah hotspot.

"Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" katanya.

BNPB juga mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) berbasis NaCl, maupun dry ice. Penggunaan teknologi diminta terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.

Usai memimpin rakor, dia meninjau kondisi karhutla secara langsung menggunakan helikopter di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Selama peninjauan, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi.