Dinas Pendidikan Kota Palembang mulai mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan untuk siswa TK hingga SMP sejak 9 September 2026 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Setelah hampir sepekan PJJ berjalan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Affan Prapanca mengatakan pihaknya masih mengevaluasi kondisi di masing-masing satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk melihat dampak PJJ sekaligus kondisi lingkungan sekolah.
Affan mengakui pembelajaran daring belum sepenuhnya ideal. Sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait sarana dan prasarana, termasuk siswa yang tidak memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran secara daring.
"Pembelajaran jarak jauh atau daring memang berbeda dengan tatap muka. Sebab daring ada keterbatasan seperti sarana dan prasarana. Namun, sejak awal kita lebih memprioritaskan kesehatan anak, hampir satu minggu ini kita lakukan PJJ," ujar Affan, Senin (14/9/2026).
Menurut Affan, evaluasi tidak hanya melihat kondisi Kota Palembang secara keseluruhan. Disdik juga akan melihat kondisi udara di sekitar masing-masing satuan pendidikan.
"Kita masih membuka ruang, masih ada satuan pendidikan yang kawasan sekolahnya tidak terkontaminasi parah. Kita evaluasi lagi," katanya.
Dengan evaluasi tersebut, sekolah yang kondisi lingkungannya dinilai aman berpeluang kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Namun, keputusan itu tetap mempertimbangkan kondisi kualitas udara di wilayah sekolah.
"Kalau kondisi memungkinkan, sekolah yang memenuhi persyaratan dapat diberikan otorisasi untuk menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas," ungkapnya.
Affan mengatakan kualitas udara menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pola pembelajaran. Artinya, sekolah yang berada di kawasan dengan kualitas udara lebih baik tidak otomatis harus terus menjalankan PJJ.
"Dengan demikian, sekolah yang berada di kawasan dengan ISPU rendah tidak harus menerapkan PJJ apabila kondisi di lapangan dinilai aman," ujarnya.
Di sisi lain, Disdik Palembang bersama Dinas Kesehatan juga terus memantau kondisi kesehatan siswa selama PJJ diterapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berbeda di setiap wilayah.
"Dari pantauan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terdapat lonjakan siswa sekolah yang terpapar ISPA, tapi ada juga yang menurun," kata Affan.
Menurutnya, evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum menentukan pola pembelajaran selanjutnya.
"Perlindungan kesehatan siswa tetap menjadi prioritas, namun kondisi masing-masing sekolah juga akan diperhatikan agar proses belajar tetap berjalan," katanya.
Simak Video "Kemendagri Beri Apresiasi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera"
(dai/dai)