Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah tegas menghapus uang komite di SMA, SMK, dan SLB Negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari program pendidikan gratis yang diinisiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan biaya pendidikan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Lampung untuk melanjutkan sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico mengatakan penghapusan uang komite merupakan bentuk komitmen Pemprov Lampung dalam memperluas akses pendidikan.
"Ini merupakan komitmen Pak Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk memastikan anak-anak Lampung mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya komite sekolah," kata Thomas.
Menurut Thomas, kebutuhan operasional sekolah negeri yang sebelumnya turut ditopang melalui uang komite akan diperkuat melalui dukungan anggaran pemerintah daerah. Dengan begitu, sekolah tetap dapat menjalankan kegiatan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan operasional tanpa membebankan pungutan rutin kepada orang tua.
"Jadi bukan berarti kebutuhan sekolah dihilangkan. Kebutuhan sekolah tetap ada, tetapi pemerintah hadir untuk memberikan dukungan melalui anggaran yang sudah disiapkan," ujarnya.
Dalam APBD 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan lebih dari Rp 100 miliar untuk mendukung kebijakan penggratisan biaya pendidikan SMA dan SMK Negeri melalui bantuan operasional pendidikan daerah (BOPD).
Besaran BOPD tersebut mencapai Rp 500 ribu per siswa per tahun untuk SMA/SMK reguler dan Rp 600 ribu per siswa per tahun untuk SMA/SMK unggul.
Thomas menegaskan sekolah tetap dituntut mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penghapusan uang komite, kata dia, tidak boleh membuat kualitas layanan pendidikan menurun.
"Justru dengan kebijakan ini sekolah harus semakin tertib dalam menyusun prioritas. Anggaran harus digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, sarana prasarana, dan peningkatan prestasi siswa," jelasnya.
Pemprov Lampung juga ingin kebijakan tersebut tidak berhenti pada penghapusan pungutan. Program pendidikan gratis diharapkan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka anak tidak sekolah.
Thomas mengatakan pemda akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
"Kita ingin orang tua merasa lebih aman, anak-anak bisa sekolah, dan pada akhirnya kualitas lulusan Lampung juga meningkat. Jadi ukurannya bukan hanya tidak ada uang komite, tetapi bagaimana mutu pendidikan dan prestasi siswa ikut meningkat," ungkapnya.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Lampung menargetkan semakin banyak anak dapat menyelesaikan pendidikan menengah dan memiliki kesempatan lebih besar melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
Penghapusan uang komite pun menjadi salah satu langkah Pemprov Lampung dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemda daerah berharap kondisi ekonomi keluarga tidak lagi menjadi alasan bagi anak untuk kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.
Simak Video "Video: Peraih Anugerah Program Bisnis Terpuji detikSumatera Awards 2026 "
(rep/rep)