.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali menegaskan persoalan hukum yang menjerat Bupati Muara Enim Edison menjadi tanggung jawab pribadi. Jangan sampai kasusnya mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Muara Enim.
"Sekali lagi, ini adalah personal ya. Artinya, persoalan individu, jadi tidak bisa dikatakan ini adalah lembaga. Jadi, pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal," ujar Herman Deru, Rabu (10/6/2026).
Meski demikian, Deru mengakui bahwa kasus tersebut tetap membawa dampak terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan daerah, dan kondisi psikologis masyarakat. Karena itu, pemkab harus berupaya menjaga masyarakat agar tetap merasa tenang dan tidak kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cuma, dampaknya kan pasti kepada pemerintahan, terhadap pembangunan, dan terhadap psikologi masyarakat. Ini yang harus dijaga untuk masyarakat tetap merasa tenteram," ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa saat ini kepemimpinan Kabupaten Muara Enim secara konstitusional berada di tangan Wakil Bupati Sumarni yang telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati. Deru juga telah berkoordinasi dengan forkopimda dan OPD agar mendukung kepemimpinan yang baru.
"Saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan wabup yang menjadi Plt Bupati," tegasnya.
Selain sebagai pemimpin pemerintahan, dia juga menekankan Plt Bupati memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin pembangunan. Karena itu, seluruh program pembangunan yang telah direncanakan tidak boleh terhenti akibat pergantian ini.
"Tidak ada alasan apa pun pembangunan ini harus terhenti atau delay. Jadi tetap jalan yang disesuaikan dengan visi-misi yang sudah dibuat, terutama yang tertuang di RPJMD 2025-2029," katanya.
Dia juga meminta Sumarni lebih banyak turun ke lapangan dan fokus menjalankan tugas di daerah. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik. Dia menyarankan agenda di luar daerah dapat didelegasikan kepada pejabat lain, apabila tidak bersifat mendesak.
"Hari ini tugas Ibu Marni adalah banyak-banyak di lapangan, tidak usah terlalu sering meninggalkan daerah. Kalau undangan-undangan bisa didelegasikan, didelegasikan saja. Fokus saja ke daerah," tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Alyuda Tri Utama peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
(rep/rep)
