.webp)
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menanggapi dua kasus hukum yang terjadi pada kepala daerah dan wakil, di wilayahnya. Selain Bupati Muara Enim yang di-OTT KPK, Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Iwan Tuaji sebelumnya juga diamankan Kejaksaan Tinggi Sumsel.
Deru menyebut kasus hukum yang menyeret keduanya tidak dapat dikaitkan langsung dengan institusi pemerintahan secara keseluruhan. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab atas permasalahan hukum tersebut berada pada masing-masing individu yang terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau terkait ini sebenarnya persoalan personal ya, tidak bisa kita meraba-raba persoalannya sebelum ada rilis resmi dari penegak hukum yang menangani," ujar Deru, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, dua kasus yang terjadi di Sumsel menjadi warning bagi seluruhnya. Bukan hanya kepala daerah saja, tapi juga bagi aparatur penyelenggara negara.
"Ini menjadi peringatan bagi semua, bukan hanya kepala daerah, wakil kepala daerah, tapi juga seluruh aparatur penyelenggara negara untuk menghindari hal-hal yang melanggar aturan," katanya.
Meski demikian, Deru menekankan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Herman Deru menegaskan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Muara Enim harus tetap berjalan normal. Dia meminta seluruh jajaran birokrasi tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.
"Yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tetap berjalan dengan baik, dan layanan kepada masyarakat tetap optimal," katanya.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan program pembangunan di daerah. Ia menilai bahwa proses hukum tidak boleh menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan.
"Jadi ini yang tidak boleh terganggu, itu yang paling penting. Pembangunan harus tetap berjalan," tukasnya.
(rep/rep)
