.webp)
Data perpustakaan sekolah di Sumatera Selatan, ditemukan tidak sinkron dengan data nasional. Kondisi ini memicu tanda tanya besar terkait realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 10 persen yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan literasi dan pembelian buku di tiap satuan pendidikan.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Aminudin Aziz menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di wilayah Sumsel, ia mengungkapkan adanya kendala serius dalam pendataan yang menghambat pelaporan kinerja literasi daerah.
"Data yang dikirimkan oleh dinas perpustakaan, yang seharusnya berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait, ternyata tidak terjadi sinergi di lapangan. Kami kesulitan melakukan pemilihan data karena banyak yang tidak nyambung," ujar Aminudin Aziz dalam pembukaan rapat teknis urusan perpustakaan, Selasa (28/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketidaksinkronan ini terlihat dari banyaknya sekolah yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) namun tidak memiliki atau tidak mendaftarkan Nomor Pokok Perpustakaan (MPP).
Padahal, secara regulasi, setiap sekolah wajib menyisihkan anggaran dari dana BOS untuk mengelola perpustakaan guna meningkatkan minat baca siswa.
"Pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa dana BOS sebesar 10 persen itu wajib dibelanjakan untuk buku, tapi faktanya di lapangan datanya tidak muncul. Bahkan data perpustakaan yang seharusnya ada di dalam Dapodik pun ternyata tidak dilingkari atau tidak diisi dengan benar," tegasnya.
Untuk memutus rantai data yang semrawut ini, Perpusnas berencana melakukan langkah tegas mulai tahun 2026. Data NPSN akan disatukan secara sistem dengan data MPP agar terpantau sekolah mana saja yang benar-benar memiliki perpustakaan aktif dan mana yang hanya sekadar formalitas tanpa aktivitas literasi yang jelas.
"Mulai tahun 2026 ini, data NPSN akan disatukan dengan data MPP supaya terlihat jelas mana sekolah yang benar-benar mengelola perpustakaannya. Jangan sampai mereka menerima dana BOS tapi tidak digunakan untuk membeli buku atau menghidupkan perpustakaan sekolah," tambah Aminudin.
Langkah integrasi data ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah di Sumsel. Dengan data yang murni dan terintegrasi, pemerintah pusat dapat memberikan penilaian objektif serta penghargaan bagi daerah yang benar-benar serius membangun kualitas literasi masyarakatnya.
"Ke depan, koordinasi antar-OPD harus lebih kuat karena nilai IPLM ini bukan cuma urusan dinas perpustakaan, tapi menjadi raport kinerja murni bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh Ani Safitri peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
(csb/csb)
