.webp)
Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan menjadi fokus utama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sejak pertama kali menjabat pada 2018, angka kemiskinan yang sebelumnya berada pada level dua digit, yakni 12,82 persen, berhasil ditekan menjadi 9,85 persen.
"Saat awal menjadi gubernur, angka kemiskinan Sumsel di kisaran 13 persen. Kemudian saya cari cara untuk menekannya, karena menjadi gubernur berbeda dengan bupat. Terutama karena luas wilayah yang ditangani berbeda, karakteristiknya beda. Saat ini, angkanya sudah single digit," ujar Herman Deru saat bincang santai dengan Direktur Government Collaboration yang juga Wakil Pemred detikcom Elvan Dany Sutrisno di Griya Agung Palembang, Minggu (26/4/2026).
Herman Deru menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program strategis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten dan berkelanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu yang menjadi kunci utama adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program itu digagas untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Program itu mulai berjalan pada pertengahan periode pertama Herman Deru menjabat, yakni 2018-2023.
"Termasuk untuk menekan inflasi di Sumsel. Sebagai contoh, kalau masyarakat sudah menanam cabai, mereka tidak perlu lagi beli ke pasar saat harga naik, mereka bisa mengambil dari yang mereka tanam. Intinya, kita ingin mengubah mindset masyarakat, dari yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif," katanya.
Deru menyebut, fokus penurunan angka kemiskinan dilakukan sejak awal dirinya menjadi Bupati OKU Timur. Pada saat itu, angka kemiskinan yang dirilis sebesar 17 persen.
"4 tahun kemudian, saya berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, menjadi 1 digit. Sampai saya diundang ke Istana di era Pak SBY. Pada saat itu, OKU Timur menjadi kabupaten tersejahtera di Provinsi Sumsel," ungkapnya.
"Pada saat menjadi gubernur, semangat menurunkan kemiskinan satu digit selalu saya canangkan pada setiap acara. Jujur, saya merasakan ini sulit, saya khawatir kalau ini tidak tercapai. Karena ini bukan sekadar statistik, kalau bicara angka harus juga secara visual dan berdasarkan masyarakatnya," lanjutnya.
Selain GSMP, penurunan kemiskinan juga dilakukan dengan fokus lada infrastruktur. Dia menilai biaya hidup yang mahal membuat penurunan kemiskinan sulit dicapai.
"Jadi, orang tidak mampu bisa karena mahal, bisa tidak mampu karena penghasilan kurang, jadi bagaimana kita berupaya memurahkan dahulu biaya hidup dengan menginterkoneksikan antarkecamatan, antarkabupaten, agar cost menjadi murah," jelasnya.
"Nah, di tahun pertama masuk ke tahun kedua, kemantapan jalan sudah di atas 90 persen dari sebelumnya 60 persen. Interkoneksi itu membuat komoditas pangan menjadi murah karena cost transportasi lebih murah. Setelah itu, baru kita sasar ke bidang kesehatan, saya tidak buat judul gratis, tetapi lebih pada yang konkret," ujarnya.
"Salah satunya aktivasi posyandu, memang program jadul tapi saya ingin penyeragaman. Seperti dacinnya (timbangan) memakai digital agar lebih presisi, agar akurasi berat dan tinggi diperhitungkan lebih benar. Karena ini terkait dengan penanganan asupan gizinya, karbohidratnya, protein, dan lain-lain," sambungnya.
(csb/csb)
