.webp)
Kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai bisa berjalan efektif, namun dengan beberapa syarat. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kejelasan basis kinerja, tujuan kebijakan, dan kesiapan tata kelolanya.
Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya Palembang, Muhammad Husni Thamrin. Ia menilai WFH bagi ASN akan efektif jika berbasis kinerja yang jelas, sehingga penilaian tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan hasil kerja yang terukur.
"WFH akan efektif jika basis kinerjanya sudah jelas, terutama ketika output-based performance sudah teridentifikasi dengan baik. Yang dinilai bukan sekadar kehadiran fisik, tetapi hasil kerja yang konkret, terukur, dan bisa dievaluasi," ujarnya, Sabtu (4/4/2026)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, ukuran keberhasilan WFH bukan dilihat dari seberapa banyak pegawai yang bekerja dari rumah. Yang terpenting adalah apakah tujuan kebijakan itu sendiri benar-benar tercapai.
"Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak pegawai bekerja dari rumah, melainkan apakah tujuan kebijakannya tercapai," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tolok ukur keberhasilan WFH harus disesuaikan dengan konteks yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Ia mencontohkan saat pandemi, indikatornya adalah turunnya interaksi dan angka penularan. Sementara dalam situasi gejolak harga BBM seperti sekarang, ukurannya berbeda.
"Kalau konteksnya gejolak BBM seperti sekarang, ukurannya adalah apakah mobilitas turun dan efisiensi penggunaan BBM benar-benar terjadi," jelasnya.
Meski konteksnya berbeda-beda, ia menyebut ada tiga indikator utama yang tidak boleh diabaikan dalam penerapan WFH bagi ASN.
"Apa pun konteksnya, ukuran utamanya tetap sama, produktivitas harus terjaga, kinerja membaik, dan pelayanan publik tidak terganggu," ujarnya.
Ia menuturkan agar WFH tidak sekadar simbolis, serta tidak hanya memindahkan pekerjaan ke rumah atau keruwetan birokrasi ke ruang digital.
"WFH tidak boleh hanya memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah atau memindahkan keruwetan birokrasi ke ruang digital," tuturnya.
Dia juga menilai dampak WFH terhadap penghematan BBM memang relatif kecil, tetapi tetap bisa memberikan manfaat.
Husni menyebut WFH tiga hari sepekan hanya mampu memangkas konsumsi BBM nasional 2-6% berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA). Dampaknya tentu lebih kecil jika hanya diterapkan satu hari per pekan.
"Dampaknya terhadap pengurangan penggunaan energi relatif kecil. Menurut IEA, WFH tiga hari dapat memangkas konsumsi BBM mobil secara nasional 2-6%. WFH satu hari per minggu jadi relatif kecil," ujarnya.
Meski begitu, ia menilai kebijakan ini tetap layak dijalankan sebagai langkah bertahap. Menurutnya, WFH satu hari per pekan bisa efektif asalkan diterapkan secara selektif dan terukur.
"Sebagai kebijakan bertahap tentu diharapkan akan tetap efektif. Kebijakan WFH satu hari per minggu ini bisa efektif, tetapi manfaatnya bersifat terbatas dan harus selektif," ujarnya.
Ia mengatakan, sisi positif kebijakan ini adalah berkurangnya mobilitas dan efisiensi penggunaan BBM. Namun di sisi lain, ada risiko yang tidak boleh diabaikan.
"Dampak positifnya adalah pengurangan mobilitas dan efisiensi BBM, sedangkan dampak negatifnya adalah risiko turunnya koordinasi dan kualitas layanan jika tidak berbasis output," jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh Widia Ardhana peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom
(dai/dai)
