.webp)
Berbagai tuntutan disampaikan massa aksi melalui oratornya saat menggelar aksi di DPRD Sumsel, Kamis (12/3/2026). Tak hanya menyentil kemewahan pengadaan rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel, tapi juga mendorong partai untuk me-reshuffle posisi pimpinan.
"Salah satu tuntutan kita adalah reshuffle dan penonaktifan pimpinan dewan karena sudah bikin kegaduhan. Kita akan sampaikan ke partai mereka masing-masing," ujar Koordinator Aksi Generasi Muda Institut Eko Wahyudi, Kamis (12/3/2026).
Keempatnya pimpinan yang diminta dilakukan reshuffle dan penonaktifan itu adalah Ketua Andie Dinialdie, Wakil Ketua I Raden Gempita, Wakkl Ketua II Nopianto, dan Wakil Ketua III Ilyas Panji Alam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam tiga hari ke depan kita akan sampaikan usulan ini ke partai mereka masing-masing," ungkapnya.
Meski mendorong reshuffle dan penonaktifan, dia mengapresiasi Andie Dinialdie yang berani memberi penjelasan terkait pengadaan meja biliar di rumah dinasnya hingga dilakukan pembatalan.
Sementara tiga wakil lainnya, hingga kini belum melakukan klarifikasi maupun menjelaskan terkait pengadaan di rumah dinas mereka.
"Wakil I, II, dan III ini belum speak up dan mengklarifikasi ke masyarakat. Padahal, para wakil ini yang palimg banyak menggunakan anggaran untuk rumah dinasnya, mereka juga sering muncul di media sosial, tap di aksi jni mereka tidak muncul. Kami sangat kecewa," ungkapnya.
Diketahui, kehebohan ini muncul usai terungkapnya rencana pengadaan dua meja biliar untuk rumdin dua pimpinan DPRD Sumsel Andie Dinialdie dan Ilyas Panji Alam senilai Rp 486,9 juta. Selain dua meja biliar, fasilitas mewah lain juga direncanakan dibeli untuk di rumdin tiga wakil dewan, di antaranya heat pump dan alat gym.
Usai heboh, pengadaan dua meja biliar dan beberapa fasilitas lain yang dinilai nyeleneh akhirnya dibatalkan. Namun, fasilitas mewah lain kini menjadi sorotan karena tak dilakukan pembatalan.
Sejumlah pengamat bahkan menilai pengadaan untuk rumdin untuk kepentingan pribadi. Padahal, pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran di setiap lini, termasuk di pemerintah daerah.
(csb/csb)
