.webp)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Muda Institut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Massa memprotes keras pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan dewan yang dinilai fantastis dan tidak masuk akal di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Koordinator aksi Eko menyoroti sejumlah poin anggaran yang dianggap menghamburkan uang pajak. Salah satunya adalah pengadaan lampu hias di rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel yang nilainya mencapai Rp 600 juta.
"Bayangkan di rumah pimpinan, itu lampu hias Rp 600 juta! Nak gilo (mau gila) itu! Tidak masuk dalam akal sehat lagi, padahal itu uang pajak rakyat," ujarnya saat menggelar aksi di gedung DPRD Sumsel, Kamis (12/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya lampu hias, massa juga menyentil pengadaan sound system senilai Rp 200 juta dan meja fasilitas senilai Rp 1 miliar di rumah dinas Wakil Ketua II. Eko menyindir bahwa anggaran sebesar itu seolah-olah ingin mengubah rumah dinas menjadi tempat hiburan malam.
"Ada pengadaan sound system Rp 200 juta, berarti rumah dinas mau dibuat jadi diskotik! Belum lagi pengadaan meja fasilitas yang lebih dari Rp 1 miliar. Alangkah hebatnya pimpinan kita ini," tegasnya.
Kritik pedas juga diarahkan kepada Wakil Ketua III terkait pengadaan alat gym senilai Rp 300 juta dan heat pump (pemanas air) sebesar Rp 700 juta. Menurut massa, anggaran heat pump tersebut setara dengan fasilitas hotel berbintang yang tidak mendesak bagi rakyat.
Mahasiswa mengaku kecewa karena saat aksi berlangsung, para pimpinan dewan yang disebutkan tidak ada yang menemui mereka. Eko menyebut para wakil rakyat tersebut pengecut karena hanya berani menganggarkan dana besar namun enggan menghadapi aspirasi mahasiswa.
"Kita sedang susah kawan-kawan! Tapi dengan semena-menanya wakil rakyat menganggarkan anggaran fantastis yang tidak ada gunanya bagi rakyat. Kami akan terus buktikan dan kawal ini," tegasnya.
Massa aksi juga menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah harus menjadi perhatian utama. Mereka meminta pihak legislatif untuk membuka secara jelas rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik.
"Kami juga meminta transparansi anggaran dari pimpinan dewan sejak 2025 sampai 2026 awal ini," katanya.
Dalam aksi itu, mereka meminta pimpinan langsung yang menemui massa aksi. Namun, empat pimpinan dewan tak kunjung turun menemui massa aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Muhammad Yansuri langsung menemui massa aksi di lapangan. Yansuri menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan penuh untuk meninjau ulang dan membatalkan anggaran yang dipersoalkan tersebut.
"Saya sendiri anggota Banggar (Badan Anggaran). Itu pasti bisa kita batalkan, tidak ada yang bisa membantah. Walaupun dikeroyok ramai-ramai, saya akan berteriak," tegas Yansuri di hadapan para peserta aksi.
(csb/csb)
