.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan pangan seiring bertambahnya jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Berdasarkan data Bank Indonesia, pada Januari 2026 Sumsel mencatat inflasi sebesar 3,33 persen secara tahunan atau year on year, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen.
Secara tahunan, tiga kelompok penyumbang inflasi tahunan 2026 Sumsel terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Perumahan, Air, Listrik, dan BBRT serta penyediaan mamin/restoran dengan andil masing-masing sebesar 1,77%, 1,33%, dan 0,09%. Sementara itu, secara bulanan tekanan inflasi dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, tomat, dan bawang putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Chandra, mengatakan salah satu hal yang perlu diantisipasi ke depan adalah meningkatnya kebutuhan bahan pokok seiring berkembangnya program MBG di daerah.
"Mengenai program MBG dan juga dapur MBG di pesantren-pesantren, di Sumsel ini sudah ada 500 lebih dapur MBG," ujarnya.
Menurut Edward, jumlah dapur yang terus bertambah berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan pangan, terutama telur dan komoditas pokok lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
"Karena kita lihat saat ini sangat besar kebutuhannya seperti telor dan lain-lainnya, yang untuk saat ini kalau tidak kita perhatikan betul penyediaannya akan berpengaruh terhadap inflasi," tegasnya.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan, kata Edward, Pemprov Sumsel mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan pemangku kepentingan lainnya.
"Untuk itu, saya ingin juga berhubungan mungkin dari BUMN atau yang lainnya untuk men-support, men-supply kebutuhan dari dapur-dapur MBG di sini," kata Edward.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak penyedia bahan pangan agar program MBG tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan gejolak harga.
"Ini menjadi hal penting untuk kita komunikasikan, perkuat antara pemerintah-pemerintah di daerah dengan hal-hal penyediaan atau kebutuhan dari gerakan makan gratis ini," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh Rika Amelia Peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker detik.com
(dai/dai)
