.webp)
Sekitar 4.000 kilometer jalan eks transmigrasi di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kini belum memiliki kejelasan status pengelolaan. Infrastruktur yang tersebar di sedikitnya 10 kabupaten dan kota itu disebut tidak pernah diserahkan secara resmi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Herman Deru, Gubernur Sumsel secara langsung menyoroti persoalan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Menko Agus Harimurti selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI. Ia menyebut, persoalan ini sudah berlangsung lama dan berdampak pada akses menuju sentra-sentra produksi pangan.
"Total sudah kami laporkan, jumlahnya 4.000 kilometer, Pak Menteri. Tidak bertuan, Pak. Tidak bertuan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, jalan-jalan tersebut merupakan peninggalan program transmigrasi sejak era kolonisasi hingga periode sebelum otonomi daerah. Namun, setelah kelembagaan transmigrasi berubah, aset infrastruktur itu tidak pernah diserahterimakan.
"Tidak ada penyerahan ke Pemprov. Tidak ada penyerahan ke Pemkab. Tapi saat ini wilayah yang dulu dibangun itu sudah menjadi sentra produksi," katanya.
Menurutnya, kawasan eks transmigrasi kini berkembang menjadi pusat produksi sawit, karet, dan pangan. Akses utama distribusi hasil pertanian bergantung pada jalan-jalan tersebut.
"Sekarang ini wilayah sentra produksi yang akses utamanya adalah eks transmigrasi dan ini sekemampuan kabupaten/kota kadang-kadang dibantu gubernur untuk tahap demi tahap membangun akses itu," ujarnya.
Namun, kata Herman Deru, karena panjangnya ruas jalan dan keterbatasan anggaran daerah, perbaikan kerap tidak menyeluruh. Dampaknya, kerusakan terus berulang.
"Selalu saja klasik persoalannya, dibangun yang bagia depan, yang belakang rusak lagi. Karena tidak sekaligus membangunnya. Dan akses ini panjang-panjang," katanya.
Gubernur menekankan, persoalan ini bukan semata soal infrastruktur daerah, melainkan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Ia menyebut Sumsel saat ini menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan produktivitas pangan tertinggi di Indonesia.
"Sumatera Selatan ini sekarang predikatnya produktivitas tertinggi ketiga nasional. Ini tentu prestasi yang harus kita jaga bersama agar swasembada pangan tetap terjaga melalui infrastruktur yang baik," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa intervensi dan dukungan pemerintah pusat, beban penanganan ribuan kilometer jalan tersebut akan sulit diselesaikan hanya dengan kemampuan fiskal daerah.
"Ini data sudah kami sampaikan berulang ke Bappenas. Kita datang kembali, kita laporkan kembali. Karena ini menjadi sentra-sentra produksi," ujarnya.
Menurutnya, jika akses jalan eks transmigrasi dibenahi secara menyeluruh, distribusi hasil pertanian akan lebih lancar, biaya logistik dapat ditekan, dan kontribusi Sumsel terhadap produksi pangan nasional dapat meningkat signifikan.
"Kalau infrastrukturnya baik, kontribusi kita terhadap swasembada pangan akan jauh lebih maksimal," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh Rika Amelia Peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker detik.com
(dai/dai)
