Massa Aksi Blokade Depan DPRD Sumsel, Jalan POM IX Ditutup

Sumatera Selatan

Massa Aksi Blokade Depan DPRD Sumsel, Jalan POM IX Ditutup

Sabrina Adliyah - detikSumbagsel
Kamis, 20 Feb 2025 12:00 WIB
Massa aksi Indonesia Gelap di Palembang blokade jalan, polisi tutup akses menuju Jalan POM IX Kecamatan IB I Palembang.
Foto: Massa aksi 'Indonesia Gelap' di Palembang blokade jalan, polisi tutup akses menuju Jalan POM IX Kecamatan IB I Palembang. (Sabrina Adliyah)
Palembang -

Ratusan Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang melangsungkan demo 'Indonesia Gelap'. Sempat memanas, massa aksi blokade Jalan POM IX depan Kantor DPRD Sumsel.

Mahasiswa UIN RF Palembang melangsungkan aksi dengan titik awal di Kampus UIN RF kampus A, Kecamatan Kemuning Kamis (20/2/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Rencananya, penyampaian aspirasi ini akan berlangsung di halaman kantor DPRD Sumsel.

Pantauan detikSumbagsel, massa aksi sampai di depan lokasi pada pukul 10.40 WIB. Mahasiswa tersebut kemudian meminta agar Jalan POM IX ditutup.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tutup jalan, tutup jalan!" seru massa aksi.

Setelah sempat memblokade jalan, pihak kepolisian akhirnya menutup akses Jalan POM IX dari arah simpang lima. Kendaraan dari arah Kantor Gubernur Sumsel yang hendak berbelok ke arah Jalan Angkatan 45 diarahkan untuk lurus menuju Jalan Kapten A Rivai begitupun sebaliknya.

ADVERTISEMENT

"Akses Jalan POM IX sementara kami tutup sementara. Setelah ini, massa akan masuk ke halaman kantor DPRD agar jalan ini dapat kembali dilalui," ungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono, Kamis (20/12).

Harryo mengatakan, rencananya akan ada 2 kloter mahasiswa yang akan melangsungkan aksi. Ia berharap, aksi ini sesuai waktu yang dijadwalkan agar tidak mengganggu akses jalan masyarakat terlalu lama.

"Kita berharap tidak sampai sore, sesuai jadwal yang sudah disepakat bersama massa aksi. Hal ini supaya akses jalan masyarakat tidak terganggu terlalu lama," katanya.

Diketahui, ratusan mahasiswa ini berkumpul dalam rangka unjuk rasa terkait 100 hari kerja Prabowo-Gibran. Berikut adalah poin-poin yang disampaikan dalam aksi:

1. Menolak pemotongan anggaran pendidikan

2. Pemenuhan hak dosen dan tenaga pendidik

3. Evaluasi program MBG

4. Penolakan izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus

5. Penolakan revisi tata tertib DPR RI Nomor 1/2025

6. Penolakan revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan

7. Evaluasi Inpres 1/2025




(dai/dai)


Hide Ads