.webp)
Mahasiswa di Palembang akan menggelar aksi demo bertema 'Indonesia Gelap' hari ini, 20 Februari 2025. Sebanyak 1000 mahasiswa berkumpul melakukan unjuk rasa terkait 100 hari kerja Prabowo-Gibran.
Dikutip detikNews, hal serupa juga dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta. Mereka menggelar puncak demo 'Indonesia Gelap' dengan membawa sejumlah tuntutan di hari Senin (17/2) yang belum digubris pemerintah.
Berikut detikSumbagsel sajikan informasi lokasi pelaksanaan aksi demo 'Indonesia Gelap' di Palembang hingga poin-poin tuntutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lokasi Aksi Demo 'Indonesia Gelap' di Palembang
Aksi demo mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' pada Kamis (20/2) akan digelar di Simpang Lima DPRD Sumsel. Kesepakatan demo diungkap Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Ilham pada Selasa (18/2/2025).
"Kami dan kawan-kawan sudah sepakat bahwasanya 'Indonesia Gelap' adalah tema yang kami rasa pas untuk menggambarkan kondisi saat ini. Banyak kebijakan di 100 hari pertama Prabowo-Gibran memimpin yang tidak masuk akal dan sama-sama sudah kita lihat," ujar Ilham pada Selasa (18/2/2025).
Tuntutan Aksi Demi 'Indonesia Gelap' di Palembang
Menurut Ilham, saat ini, Indonesia menghadapi permasalahan efisiensi yang berdampak pada dunia pendidikan. Seakan-akan dinomordukan. Terlebih, persoalan efisiensi yang diusung Presiden Prabowo dialokasikan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Oleh karena itu, ada tujuh tuntutan yang akan dibawa pada saat menggelar aksi demo di Simpang Lima DPRD Sumsel. Berikut ini poin-poinnya:
- Menolak pemotongan anggaran pendidikan
- Pemenuhan hak dosen dan tenaga pendidik
- Evaluasi program MBG
- Penolakan izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus
- Penolakan revisi tata tertib DPR RI Nomor 1/2025
- Penolakan revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan
- Evaluasi Inpres 1/2025
Daftar Tuntutan Aksi Demo 'Indonesia Gelap' di Jakarta
Sementar itu, mahasiswa di Jakarta membawa 13 tuntutan pada saat menggelar demo. Inilah daftar tuntutannya:
- Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
- Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
- Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
- Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak, dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
- Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak para pejabat yang bermasalah.
- Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Itulah ulasan aksi demo 'Indonesia Gelap' di Palembang lengkap dengan daftar tuntutannya. Semoga berguna ya.
(mep/mep)
