.webp)
Pemerintah Provinsi Jambi dinyatakan gagal dalam memenuhi target kuota batu bara di tahun 2024 oleh Kementerian ESDM. Target kuota yang berkurang itu bahkan mencapai 8 juta ton.
Gubernur Jambi, Al Haris menyebut turunnya jumlah kuota tersebut karena sejumlah kendala, terutama jalur transportasi baik di darat maupun sungai. Menurutnya, jumlah kuota yang menurun itu dari target 19 juta ton, hanya 11 juta ton yang terealisasi.
"Ya balik lagi ya ini karena soal angkutan transportasi nya yang tidak maksimal. Kita lakukan pembukaan jalur darat lewati akses nasional sementara malah pengaruh kemacetan. Kita upayakan jalur sungai malah tidak optimal karena berbagai hal, makanya tidak terpenuhi kuota itu," kata Al Haris, Jumat (3/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Haris mengatakan, jika kuota produksi batu bara ini terus berkurang maka pada 2025 ini kuota itu juga menurun. Ia menilai hal ini sangat berpengaruh jika nantinya ESDM menjatuhkan sanksi dalam menurunkan jumlah produksi batu bara.
"Makanya tahun ini kita berupaya mengambil langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Kita juga sudah mengadakan rapat evaluasi soal Instruksi Gubernur (Ingub) Jambi Nomor 1/INGUB/DISHUB/2024 itu kan, nah ini tinggal kesepakatan bersama untuk mencari solusi terbaik agar produksi batu bara itu bisa terpenuhi lagi," ujar Al Haris.
Al Haris mengungkapkan Jambi pernah melebihi kebutuhan kuota batu bara yang ditetapkan ESDM. Hal itu terjadi pada tahun 2023 silam.
"Waktu pada 2023 kuota batu bara untuk Jambi ini sangat tinggi sekali, dan sampai-sampai memenuhi jumlah yang dibutuhkan yaitu sebesar 39 juta ton. Itu karena jalur darat berjalan jalur sungai juga, tetapi kalau kita buka jalur darat lagi maka akan terjadi kemacetan. Nah ini sedang kita carikan solusinya," terang Al Haris.
Al Haris berharap agar pada 2025 ini, kuota produksi batu bara di Jambi bisa bertambah. Namun menurutnya, hal itu sulit terpenuhi jika kendala jalur transportasinya masih terhambat.
"Jika ini bisa belum ada solusinya maka saya rasa tahun ini kuota produksi batubara kita kembali menurun. Ini yang mesti jadi perhatian besar kita, jika ini menurunkan sangat berdampak bagi dana bagi hasil kita," sebut Al Haris.
Al Haris menegaskan, dengan adanya rapat evaluasi soal jalur batu bara tentu diharapkan bisa mendapatkan hasil baik. Apalagi rapat itu juga melibatkan perwakilan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi guna membahas kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik.
"Ini yang harus kita carikan solusi nya atas kendala-kendala yang dialami pengusaha batu bara. Pertama jika ini kita buka jalur darat lagi maka kita memastikan kenyamanan masyarakat Jambi dalam menghadapi aktivitas transportasi batu bara ya kan, ini yang harusnya kita pikirkan," ucap Al Haris.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Jambi Ivan Wirata mengklaim bahwa menurunnya kuota produksi batu bara di Jambi karena persoalan jalur khusus yang belum terselesaikan. Menurut dia, Pemprov harus segera percepat upayakan jalur khusus batu bara agar kuota batubara tidak berkurang dan dana bagi hasil daerah juga bertambah.
"Ini yang kita sampaikan jauh-jauh hari ke Pemprov Jambi terutama ke gubernur. Segera percepat jalur khusus itu, karena satu satunya jalan dan solusi ya itu jalur khusus direalisasikan," kata Ivan dihubungi.
Ivan juga mempertanyakan keseriusan Al Haris dalam membangun jalur khusus batu bara. Sebab jalur khusus itu dari tahun ke tahun belum juga ada hasilnya.
"Kalau memang terkendala karena soal investor yang tidak serius, maka ada baiknya pak Gubernur mencari lagi investor mana yang mau berinvestasi soal jalur khusus itu, karena jika jalur khusus ini terselesaikan maka saya rasa semua tidak lagi jadi persoalan," terang Ivan
Menurut Ivan, jika kuota batubara di Jambi terus berkurang maka jumlah dana bagi hasil di bidang Minerba juga turun. Maka dari itu, agar dana bagi hasil (DBH) tidak menurun dirinya berharap komitmen Pemprov Jambi membangun jalur khusus itu.
"Sekarang jika jalur khusus selesai, tentu semua pasti optimal, jalur sungai berjalan, jalur darat pun sama, jadi tidak lagi mengganggu jalur publik yaitu jalan nasional. Jadi kuota terpenuhi DBH pun juga bertambah buat daerah Jambi, dan ini juga berdampak bagi perekonomian daerah," tegas Ivan.
(dai/dai)
