.webp)
Gagalnya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), terungkap dalam debat pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (28/10/2024) malam.
Padahal progres pembangunannya sudah beberapa kali akan dilakukan ground breaking oleh Gubernur Sumsel periode 2018-2023 Herman Deru. Namun, hingga jabatannya berakhir tak kunjung terealisasi bahkan pemerintah mencabut statusnya sebagai proyek strategis nasional (PSN) pada 2023.
Saling klaim kinerja mewujudkan Palembang New Port juga diungkap dua paslon yakni Herman Deru, dan Eddy Santana Putra. Herman Deru saat itu menjadi Gubernur Sumsel, sementara Eddy Santana Putra Anggota Komisi V DPR RI yang salah satu mitra kerjanya Kementerian Perhubungan yang dikepalai Budi Karya Sumadi pada saat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu berawal ketika Herman Deru menanyakan kinerja Eddy di Komisi V DPR RI yang dinilainya tak ada action untuk mendorong dan mempercepat pembangunan pelabuhan internasional tersebut kepada Menhub.
"Kenapa bapak di Komisi V kok tidak mendorong Menhub agar supaya ada action yang dikatakan terhambat karena ini dan itu. Tentu kalau ada permohonan untuk menyiapkan data, kita (Pemprov Sumsel) akan siapkan. Jadi peran bapak di Komisi V DPR RI tentu saat itu sangat memungkinkan untuk mempercepat progress-nya," tanya Deru.
Cagub nomor urut 1 ini juga tak ingin disalahkan terkait gagalnya merealisasikan pelabuhan yang letaknya di Banyuasin tersebut. Dia menyebut, saat itu ada kendala pembebasan lahan milik Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan.
"Yang jelas pembangunan saat itu menunggu surat pelepasan jalan dari KLHK karena tanah itu milik kementerian sehingga kita tak bisa membangun. Lalu, kenapa kita minta bantuan pusat kalau kita mampu mengerjakan sendiri (sehingga tak menggunakan dana APBN)," jelas Deru.
Kemudian terkait pengelolaan pelabuhan, dia menyebut status dermaga internasional membuat Pemda tak bisa menjadi operator. Minimal, ASDP yang harus mengelola pelabuhan internasional.
"Sehingga kita tak bisa semena-mena membangun...," ungkapnya.
Cagub nomor urut 2, Eddy Santana Putra mengungkapkan, saat dirinya di DPR RI sudah berjuang agar APBN bisa turun dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.
Dia menyebut, pada APBN TA 2022 sudah dianggarkan ratusan miliar untuk merealisasikan Tanjung Carat. Termasuk pembangunan akses jalan dari Simpang Sungsang ke Pelabuhan Tanjung Carat puluhan miliar Rupiah.
"Saya sudah berjuang untuk penganggaran Tanjung Carat di DPR RI. Pada 2022 sudah dianggarkan ratusan miliar, termasuk untuk pembangunan jalan dari Simpang Sungsang ke pelabuhan 6-7 Km dianggarkan juga Rp 60 miliar. Tapi, saat saya tanya lagi pada 2022 itu, katanya (anggaran) sudah hilang. Itu bisa dilihat di Youyube TV Parlemen," ujar Wali Kota Palembang periode 2003-2013 ini.
Eddy menyebut, anggaran yang hilang itu karena Gubernur Sumsel tidak memerlukan APBN untuk pembangunannya. Alasannya Pemprov Sumsel bisa membangun sendiri karena ada investor yang berminat.
"Saat saya tanyakan Menhub, Gubernur menyebut pembangunannya tidak perlu APBN. Katanya (Menhub), gubernur bisa membangun sendiri tanpa APBN, (sudah) ada investornya. Lalu saya katakan (kepada Menhub), sampai gubernur tamat atau habis (masa jabatan) tidak akan terbangun ini Pelabuhan Tanjung Carat. Itu dialog saya dengan Menhub," terang Eddy.
Eddy mengaku heran karena perjuangannya itu tidak dianggap. Bahkan, pemerintah yang seharusnya membangun pelabuhan di Sumsel, justru mengalihkan pembangunannya ke Kalimantan Barat. Padahal, potensi ekonomi, sumber daya alam dan logistiknya masih di bawah Sumsel.
"Saya heran juga, saya berjuang habis-habisan tapi kita kalah dengan Kalbar yang sudah memiliki pelabuhan besar sekali. Padahal potensinya masih di bawah Sumsel. Saya kira ini perlu dikonfirmasi ke Menhub yang lama, mencari jawaban gubernur yang meminta (pembiayaan pembangunan) tidak usah dimasukkan ke APBN karena gubernur menyebut ada perusahaan daerah sendiri PT SMS yang bisa membangun Tanjung Carat dengan investor. Tapi ternyata saat ini (hasilnya) zero, nol, zonk pak," kata Eddy.
(csb/csb)
