.webp)
Peredaran narkoba masih jadi permasalahan di Sumatera Selatan. Provinsi ini menjadi wilayah tertinggi kedua dalam penyalahgunaan narkoba secara nasional di Indonesia berdasarkan data BNN 2023.
Gubernur/Wakil Gubernur yang menjabat saat itu Herman Deru-Mawardi Yahya (hingga Oktober 2023). Permasalahan itu menjadi pertanyaan panelis yang ditujukan kepada Cagub Sumsel Herman Deru. Dia diminta menjawab strategi pemberantasan narkoba dalam debat pertama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
Dalam jawabannya, Deru menyebut jika narkoba tak hanya menjadi ancaman Sumsel tapi juga dunia. Sumsel menurutnya memiliki banyak pintu masuk, tak hanya dari darat, udara, sungai tapi juga dari garis pantai.
"Ancaman ini seharusnya diantisipasi bersama. Tak cukup hanya dari pihak keamanan dan pemerintah, tapi juga tokoh masyarakat dan agama serta keterlibatan orang tua," ujarnya.
"Masyarakat juga sudah mulai pencegahan dengan membentengi anaknya melalui akhlak, agama dan kita terinspirasi membangun satu desa satu rumah tahfiz. Alhamdulillah saat ini jumlahnya sudah melebihi jumlah desa yang ada," sambungnya.
Dia menyebut, pintu masuk harus diperketat untuk antisipasi peredarannya di wilayah Sumsel. Apalagi Sumsel adalah wilayah perlintasan sehingga wilayah ini berpotensi menjadi pemasaran narkoba.
"Kita harua kerja komprehensif, tak bisa sepihak mengatasinya. Sumsel merupakan jalur perlaluan Sumatera-Jawa, semuanya melalui Sumsel. Jadi daerah ini berpotensi dalam pemasaran narkoba," katanya.
Paslon nomor urut 2 Eddy Santana menanggapi apa yang disampaikam Deru. Katanya, program yang dimiliki itu, khususnya keberadaan Rumah Tahfiz seharusnya membuat Sumsel tak masuk dalam peringkat dua nasional.
"Seharusnya adanya program Rumah Tahfiz membuat Sumsel tak masuk dalam urutan terjelek, tetapi urutan terbaik," katanya.
Sementara Mawardi ikut mengkritik program Rumah Tahfiz. Menurutnya, tak ada insentif yang diberikan Pemprov Sumsel kepada ustaz/ustazah di program milik Herman Deru tersebut. Termasuk dalam hal pembangunannya.
Dia juga mendapat informasi dari Biro Kesra Setda Sumsel yang mengeluhkan program tersebut saat dirinya mendampingi Herman Deru sebagai Wagub Sumsel.
"Justru wagub dapat keluhan dari kesra karena banyak ustaz/ustazah dan ulama datang ke saya. Selama zaman Alex Noerdin bantuan gubernur ke Ponpes, tidak diberikan ke Ponpes selama lima tahun (era Herman Deru-Mawardi Yahya)," tukasnya.
(csb/csb)
