.webp)
Sebanyak 5 juta buruh disebut-sebut akan melakukan aksi mogok kerja pada November 2024. Aksi mogok bertujuan untuk menuntut kenaikan upah minimum. Hal itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Said yang juga merupakan Presiden Partai Buruh ini memprediksi lebih dari 15 ribu pabrik di Indonesia akan mogok beroperasi selama periode tertentu. Dilansir detikFinance, Said menyebut total buruh yang berpartisipasi dalam aksi ini diperkirakan mencapai 5 juta orang se-Indonesia.
"Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjuk Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. Bahkan buruh pelabuhan dari Medan hingga buruh angkutan di TKBM juga akan turut serta dalam mogok nasional ini," ungkap Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencananya aksi mogok ini akan berlangsung pada 11-12 November dan/atau 25-26 November 2024. Aksi akan berlangsung dua hari penuh dengan tanggal yang masih mungkin dipilih secara tentatif.
Said mengatakan keputusan ini telah disepakati oleh beberapa konfederasi serikat buruh serta kurang lebih 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
Dia menegaskan, yang perlu menjadi perhatian adalah aksi ini dilakukan sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, bukan undang-undang mogok kerja di tempat kerja yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.
"Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik, bukan di dalam tempat kerja, karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia," katanya.
Baca juga: UMK 17 Daerah di Sumsel untuk 2024 |
Said juga menegaskan Partai Buruh tidak berperan sebagai organisator utama aksi mogok nasional. Dia mempertegas bahwa aksi diinisiasi oleh serikat-serikat pekerja. Isu utama yang mendasari mogok nasional adalah kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10% serta pencabutan Omnibus Law.
Aksi akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri serta kantor pemerintahan dan dewan perwakilan, dari tingkat daerah sampai nasional. Dia mengimbau seluruh buruh berpartisipasi dengan tertib serta meminta masyarakat memahami situasi apabila terjadi gangguan lalu lintas selama aksi berlangsung.
"Saya menghimbau agar aksi ini dilakukan secara tertib dan damai. Tidak boleh ada tindakan kekerasan, kerusakan, atau pembakaran apapun. Ini adalah perjuangan suci yang harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai konstitusi," tegasnya.
(des/des)
