Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi telah mencatat bahwa luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai 162,91 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi meminta agar Karhutla ini segera ditangani secepatnya agar tidak semakin bertambah.
"Ingat, kita punya pembelajaran yang tidak baik pada 2015 dan 2019 lalu. Jangan sampai kejadian masa lalu itu terjadi lagi di Karhutla tahun ini, dan semoga saja 2024 ini Karhutla dapat terkawal dengan baik," kata Sekda Jambi, Sudirman, Jumat (2/8/2024).
Sudirman mengatakan, bahwa untuk mengawal Karhutla ini agar tidak semakin meluas di musim kemarau atau musim panas, maka dibutuhkannya kerjasama antar semua elemen termasuk pihak perusahaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengingatkan, agar pihak perusahaan harus ikut serta dalam membantu pemadaman api serta pencegahan kebakaran di musim kemarau saat ini.
"Tidak bisa kalau Karhutla hanya diatasi oleh pemerintah atau Forkompinda saja, ini harus butuh kerjasama termasuk pihak perusahaan," ujar Sudirman.
Sudirman juga mengaku wilayah Jambi didominasi oleh lahan gambut yang banyak di kelola oleh pihak-pihak perusahaan. Bukan hanya gambut saja, lahan mineral yang ada di Jambi juga banyak dikelola oleh pihak perusahaan.
Sejauh ini saja, tercatat ada sebanyak 227 perusahaan mulai dari perusahaan perkebunan, migas dan lainnya telah mengelola hasil bumi Jambi.
Maka dari itu, pentingnya langkah aktif dari pihak perusahaan dalam mengelola lahan dengan baik agar terhindar dari kebakaran terutama utamakan pencegahan. Hanya saja, mengingat sebagian besar lahan sudah ada yang terbakar di musim kemarau ini, maka perusahaan mesti turun aktif membantu serta tidak terkesan tutup mata.
"Jadi ingat pemadaman Karhutla ini butuh kerjasama komponen ya, termasuk itu perusahaan-perusahaan," tegas Sudirman.
Sementara, Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Brigjen TNI Rachmad menegaskan bahwa setiap perusahaan harus turun aktif dalam membantu pemadaman maupun penting pula melakukan pencegahan.
"Di sini kita ingatkan lagi ke mereka itu, dalam setiap organisasi di satgas Karhutla ini, mereka terlibat di dalamnya. Jadi jangan semata-mata perusahaan itu sebut kalau Karhutla tugasnya pemerintah, TNI, Polri lalu BPBD, Manggala Agni dan lainnya kan Undang-undang nya jelas itu bahwa perusahaan harus menyiapkan sarana dan prasarana, jadi mereka wajib mencegahnya," kata Rachmad.
Rachmad juga menyebutkan bahwa pencegahan Karhutla ini sangatlah penting. Bahkan pemadaman juga mesti dilakukan bersama mengingat kebakaran lahan sudah terjadi di beberapa daerah akibat cuaca kemarau saat ini.
"Jadi kita ingatkan lagi, mari kita bekerja bersama-sama. Kita ingin pada 2024 ini harus zero asap," ujar Rachmad.
(dai/dai)