Sebanyak 200 ribuan masyarakat di Musi Banyuasin (Muba) dan sekitarnya menggantungkan nasib pada illegal drilling dan refinery. Jumlah itu hampir sepertiga populasi penduduk Muba yang mencapai sekitar 700 ribu.
"Tadi disampaikan Gubernur bahwa ada 200 ribu lebih masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor illegal drilling dan illegal refinery. Angka ini sepertiga dari jumlah penduduk Muba," ujar Kapolda Sumsel, A Rachmad Wibowo di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (24/7/2024).
Rachmad mengatakan masyarakat yang terkait dengan illegal drilling dan refinery diminta untuk beralih profesi dan tidak lagi menggeluti bisnis perminyakan secara ilegal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mulai dari sekarang kami minta bagi individu yang melakukan kegiatan ilegal tersebut untuk berhenti, cari profesi lain," tegasnya.
Pemprov Sumsel bersama Polri, TNI, dan stakeholder lainnya tengah membentuk Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery Sumsel. Pembentukan itu akan mengganggu perekonomian karena masyarakat sudah terbiasa dapat keuntungan dari penambangan minyak secara ilegal.
Menurutnya, Satgas yang dibentuk akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan empat sub yang ada. Yakni sub Satgas Preemtif, Preventif, Penegakan hukum, dan Rehabilitasi. Satgas ini merupakan upaya komprehensif yang dilakukan bersama dari seluruh unsur pemerintahan.
"Kalau mengejar penangkapan dan penegakan hukum, saya bisa tanggung jawab itu bahwa prestasi Polri meningkat terhadap pengungkapan dalam kasus ini. Tapi, Satgas akan mengedepankan langkah preemtif dengan melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan lainnya," jelasnya.
Sekda Muba Apriyadi Mahmud menambahkan Pemkab Muba sudah kerap menyampaikan dan mengimbau terkait bahaya illegal drilling dan refinery. Tak hanya pada lingkungan saja, tapi juga dapat menimbulkan korban jiwa.
"Sudah sering masyarakat diimbau terkait bahayanya, termasuk juga bagi jiwa masyarakat itu sendiri. Satgas yang dibentuk ini secara komprehensif ini Insya Allah bisa memberikan solusi bagi masyarakat Muba," ujarnya.
Menurutnya, empat sub Satgas itu sudah mencakup secara keseluruhan. Baik tindakan, rehabilitas, masyarakat yang terimbas karena penutupan sumur dan lainnya.
"Kita harapkan bisa dilaksanakan secepatnya, meskipun ini tidak akan mudah. Empat sub satgas ini sudah mencakup semuanya dan kita harap dilaksanakan secara simultan dari hulu sampai hilir, baik terhadap mereka yang menambang, mengangkut, menerima dan mereka yang menggunakan (hasil illegal drilling dan refinery). Di satgas ini juga memberi solusi akak dikemanakan masyarakat, jangan sampai mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya," ungkapnya.
Dia menyebutkan mereka yang melakukan tindakan ilegal tersebut bukan hanya masyarakat Muba saja. Banyak juga masyarakat di luar wilayah Muba yang ikut menikmati sumber daya alam.
"Hasil kajian kita 200 ribuan warga yang terimbas itu, terdampak secara langsung dan tidak langsung. Tapi, banyak juga dari luar Muba yang ikut menikmati," pungkasnya.
(des/des)