Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiagakan 1.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan. Tim gabungan ini terdiri dari TNI/Polri, BPBD Sumsel dan kabupaten/kota, OPD terkait, pihak swasta dan sebagainya.
"Dari BPBD Sumsel ada 80 personel yang disiagakan untuk Karhutla. Belum lagi dari TNI/Polri, Manggala Agni, dinas-dinas terkait dan sebagainya. Mungkin hampir 1.000 personel akan disiagakan," ujar Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M Iqbal Alisyahbana usai apel siaga dan simulasi Karhutla di Griya Agung, Sabtu (20/7/2024).
Menurutnya, kesiapsiagaan itu dilakukan untuk meminimalisir dampak Karhutla. Berbagai perlengkapan dan peralatan telah disiagakan untuk penanganannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga sudah dapat bantuan dari BNPB untuk peralatan untuk penanggulangan Karhutla. Nilainya Rp 6,5 miliar. Seperti pompa, APD untuk pemadaman di lapangan dan sebagainya," katanya.
Untuk penanganan jalur udara, saat ini BNPB telah menyiapkan lima helikopter. Empat di antaranya untuk water bombing dan 1 patroli pemantauan titik api.
"Ada lima helikopter dari pengajuan kita sebanyak 10 helikopter (8 untuk water bombing dan 2 untuk patroli)," tambahnya.
Ia menambahkan, ada 12 wilayah prioritas bencana Karhutla. Empat di antaranya sangat prioritas karena lahan gambutnya luas, yakni di OKI, Ogan Ilir, Banyuasin dan Muba. Dari total wilayah rawan itu, beberapa di antaranya sudah menaikkan status siaga Karhutla.
"Hampir seluruhnya sudah tetapkan status siaga, nanti yang lain menyusul. Tahun ini sesuai prediksi BMKG, kondisi cuaca lebih soft dibandingkan 2023. El Nino sudah berlalu dan kini masuk La Nina," katanya.
Iqbal menambahkan, semua upaya telah dilakukan dalam penanganan Karhutla baik di darat maupun udara. Namun pihaknya tak bisa melawan alam. Tinggal lagi mengubah mindset masyarakat untuk tidak menjadi penyebab pembakaran.
"Ke depan kita akan bekerja sama dengan BNPB bagaimana mendidik siswa sekolah melalui buku pelajaran tentang bahaya Karhutla, antisipasi dan lainnya, menyesuaikan usia mereka. Kita ingin mengubah mindset agar di masa mendatang tak ada lagi Karhutla. Kita juga akan koordinasi dengan dinas pendidikan," jelasnya.
(dai/dai)