.webp)
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin buka suara mengenai isu mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi. Menurutnya, biaya kuliah sebaiknya tidak hanya dibebankan kepada mahasiswa. Di sisi lain, Ma'ruf Amin juga mengakui pemerintah belum bisa menanggung pembiayaan perguruan tinggi sepenuhnya.
Dilansir detikEdu, kenaikan UKT ini terjadi usai terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Terbitnya aturan itu kemudian menimbulkan gejolak terutama di kalangan mahasiswa. Unjuk rasa digelar di beberapa kampus, antara lain Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf Amin mengakui pemerintah belum mampu menanggung pendanaan perguruan tinggi negeri secara penuh.
"Nah, sekarang anak-anak yang masuk perguruan tinggi itu kan presentasi masih belum besar. Nah itu karena itu kita harus pacu terus ini, perguruan tinggi ini. Persoalan sekarang itu ada di biaya pendidikan tinggi itu kan mahal. Oleh karena itu seperti apa, kalau solusi yang pemerintah menanggung seluruhnya tidak mungkin, belum bisa," ungkap Ma'ruf, Rabu (22/5/2024).
Karenanya, pihak perguruan tinggi dengan klasifikasi berbadan hukum atau PTN-BH perlu melakukan pendanaan mandiri.
"Maka itu disebutkan PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum PTN perguruan tinggi negeri berbadan hukum, PTNBH, itu supaya menjadi solusi. Ini sebenarnya yang harus dikembangkan," lanjutnya.
Ma'ruf memastikan meskipun negara belum bisa menanggung pembiayaan secara penuh, negara tidak akan tinggal diam atau lepas tanggung jawab. Mereka akan tetap berperan dalam pendanaan. Hal ini agar mahasiswa tidak terbebani dalam segi pendanaan kuliah.
"Mahasiswa tidak mungkin tidak mengambil bagian dan pemerintah juga mengambil bagian. Menurut saya solusinya itu yang dibagi ini ya, harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian. Jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua," tegas Ma'ruf.
Dia menilai perlu ada penerapan pendanaan yang proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi sehingga salah satunya tidak lebih terbebani. Menurutnya jika proporsionalitas itu diterapkan, maka pendidikan tinggi di Indonesia tetap bisa berjalan dengan baik.
"Jadi pemerintah tidak mungkin lepas tanggung jawab. Pemerintah harus mengambil tanggung jawab karena ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Mahasiswa juga sesuai kemampuannya, tapi juga bukan tidak ada beban, sesuai. Kalau proporsionalitas ini dibangun, menurut saya kita bisa," pungkasnya.
(des/des)
