.webp)
Pengamat politik Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) M Haekal Al Haffafah menilai unsur pimpinan DPRD Sumsel harus turun tangan dan bertanggung jawab menyikapi permasalahan gorden rumah dinas dewan yang menelan anggaran Rp 4,8 miliar.
"Kalau memang salah input, unsur pimpinan harus panggil sekwan, pimpinan-pimpinan fraksi harus panggil sekwan untuk dimintai keterangan. Jangan sampai setelah bikin gaduh publik, seolah-olah semua selesai dengan istilah salah input," ujar Haekal saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, evaluasi kinerja sekwan harus dilakukan. Apalagi, ada anggaran yang tidak rasional dalam paket pengadaan di DPRD Sumsel tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pimpinan DPRD harus mengevaluasi kinerja sekwan, bila perlu diganti karena telah mencoreng nama lembaga," jelasnya.
Alternatif lain, pimpinan DPRD Sumsel juga sebaiknya menyampaikan permintaan maaf atau klarifikasi yang disampaikan secara resmi, karena hal ini telah membuat gaduh publik.
"Kalau 2 hal itu tidak dilakukan, jangan salahkan jika penilaian negatif bahwa diduga unsur pimpinan juga terlibat dalam pengusulan paket pengadaan yang fantastis itu," ungkapnya.
Dia menambahkan, isu gorden untuk 4 rumah pimpinan dewan ini jangan dibiarkan dan sampai berlarut-larut. Apalagi jika disebut bahwa paket itu salah input dan dimasukkan dalam data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP).
Dia juga menggarisbawahi, jika pimpinan dewan tak memanggil pihak yang dikatakan salah menginput data maka DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran hanya tajam keluar. Sementara di internal sekretariat DPRD Sumsel bisa seenaknya membuat paket anggaran tanpa terawasi.
"Kalau pimpinan DPRD tidak berani memanggil, publik akan menilai bahwa peran pengawasan DPRD hanya tajam keluar tapi tumpul kedalam," ujarnya.
(csb/csb)
