.webp)
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung (Babel) melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Babel. Aksi itu untuk memperingati hari bumi.
Pantauan detikSumbagsel di lokasi, Senin (22/4/2024), aksi damai itu diikuti oleh ratusan massa dari nelayan dan mahasiswa di Pulau Bangka, terutama nelayan dari Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
Tampak satu per satu perwakilan nelayan, mahasiswa, dan Walhi menyampaikan orasi secara bergiliran. Mereka menyampaikan fakta-fakta terkait kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah dan perkebunan sawit atau hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.
Ada beberapa poin yang disampaikan massa aksi. Yang menjadi sorotan yakni terkait wilayah pertambangan timah yang mereka anggap berbenturan dengan kepentingan nelayan.
Massa meminta terkait izin usaha pertambangan (IUP) timah kembali ditinjau atau dicabut, tepatnya di lokasi-lokasi tempat tangkap nelayan. Kemudian mereka meminta pemerintah mengevaluasi perizinan tambang yang telah terbit.
Selanjutnya, massa meminta polisi menyetop tambang timah ilegal di kawasan teluk Kelabat, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dan meminta PT Timah menghentikan niat menambang di kawasan pantai Beriga sebelum ada kesepakatan dengan warga.
Direktur Eksekutif Walhi Ahmad Subhan Hafis mengatakan, selama ini masyarakat khususnya nelayan sudah mulai terancam dengan adanya izin-izin pertambangan dan perkebunan berskala besar. Walhi meminta pemerintah mengevaluasi izin yang telah ada.
"(Saat ini) Masyarakat adat terancam oleh izin-izin berskala besar. Yang pertama yakni tambang timah raksasa yang hari ini menyebabkan korupsi besar-besaran," kata Hafis saat berorasi di hadapan Pj Gubernur Babel Safrizal SA, Senin (22/4/2024).
"Hari ini kita membawa secercah harapan, di Hari Bumi, (kami) meminta pemerintah segara mengevaluasi seluruh perizinan pertambangan, dan seluruh perizinan perkebunan berskala besar," sahutnya dalam orasi.
Menurutnya, selama ini para pengusaha atau perusahaan tambang dan perkebunan tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan pasca penggarapan lahan. Kata Hafis, faktanya selama ini yang digembar-gemborkan tidak pernah ada dan hanya lip service.
"Sebenarnya yang ditunggu adalah komitmen mereka pasca tambang, dari dulu yang digemborkan hanya lip service tidak pernah ada. Kemudian komitmen dan tidak pernah ada buktinya," tegas dikonfirmasi usai aksi.
Menanggapi tuntutan massa damai, Pj Gubernur Bangka Belitung, Safrizal ZA menegaskan akan menyampaikan semua aspirasi dari masyarakat yang hadir. Di antaranya tekait penolakan beroperasinya tambang timah milik PT Timah Tbk di IUP mereka di wilayah pantai Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
"Minta tolong PT Timah jangan menambang dulu di Beriga, kalau belum ada kesepakatan dengan masyarakat di Beriga," sebut Safrizal di hadapan massa aksi di Kantor Gubernur.
Kemudian, dia menjawab tuntutan agar pemerintah mencabut IUP di kawasan tangkap nelayan terutama di Beriga. Pj Gubernur menegaskan tidak bisa mencabut IUP karena bukan wewenangnya.
"Saya tidak bisa mencabut IUP, karena IUP bukan saya yang buat (mengeluarkan). Namun saya bisa bersurat ke Kementerian yang mengeluarkan IUP supaya ditinjau kembali yang Beriga," tegasnya.
Usai mendapat kesepakatan atau jawaban dari Pj Gubernur Bangka Belitung, massa aksi membubarkan diri. Massa membubarkan diri sekitar pukul 16.45 WIB.
(des/des)
