.webp)
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Musi Banyuasin (Muba) menilai penyebaran informasi oleh Diskominfo Muba tentang naiknya elektabilitas Pj Bupati Muba Apriyadi dari lembaga survei tidak etis. Dinas Kominfo Muba yang merupakan institusi milik pemerintah seharusnya netral dan tidak ikut dalam politik pragmatis.
"Secara etika itu adalah institusi negara, milik Pemda (pemerintah daerah). Kurang tepat jika publikasi disampaikan Diskominfo, apalagi soal elektabilitas, itu sudah termasuk politik pragmatis," ujar Ketua DPD PKS Muba, Musheni saat dikonfirmasi, Rabu (6/3/2024).
Musheni menyebutkan keterangan resmi yang dibagikan Diskominfo Muba di grup WhatsApp Rilis Pemkab Muba adalah bentuk kelalaian institusi karena masuk ke ranah politik pragmatis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin itu kelalaian dari dinas karena masuk ke ranah politik pragmatis. Kalau dia memberitakan soal pembangunan dan kegiatan Pj Bupati masih wajar. Tapi, kalau soal lembaga survei yang di-publish kurang tepat, mungkin secara hukum tidak melanggar, hanya tidak tepat saja," ungkapnya.
Musheni menjelaskan, sah-sah saja lembaga survei menilai kinerja kepala daerah yang berstatus penjabat yang asalnya dari PNS. Namun, tidak tepat jika itu disebar oleh institusi pemerintah.
"Apakah itu mengarah ke Pilkada? Nampaknya seperti itu, mungkin ancang-ancang untuk persiapan beliau ikut Pilkada serentak di November 2024. Tapi, secara lisan, saya belum dengar beliau menyampaikan maju atau tidak di Pilbup nanti," ungkapnya.
Musheni menduga, ada tim atau orang di sekitar Apriyadi yang merancang penyebarluasan informasi tersebut untuk memuluskan langkah di Pilkada. Bukan instruksi langsung dari Apriyadi.
"Bisa jadi bukan dari Apriyadi, tapi dari tim atau orang di sekitarnya untuk memancing beliau ikut dalam politik praktis," katanya.
Musheni menyebutkan, jika ingin melangkah dalam Pilkada, Apriyadi sebaiknya mundur dari statusnya sebagai seorang ASN.
"Terkait itu (mundur), mungkin seharusnya mundur. Tapi itu tadi, secara terbuka beliau belum buat pernyataan akan maju di Pilkada. Jadi, penyebarluasan informasi itu dalam tanda kutip tidak bisa menyalahkan Apriyadi saja secara pribadi," tukasnya.
(dai/dai)
