.webp)
Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kabupaten Kerinci Edios Hendra, yang melaporkan dugaan indikasi kecurangan seleksi Penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Kabupaten Kerinci tahun 2023, dimintai keterangan polisi. Selain itu, ada 6 guru honorer yang juga diperiksa Polda Jambi.
Para guru honorer itu diperiksa penyidik Subdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jambi, pada Senin (5/2/2024).
Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira membenarkan adanya pemeriksaan pelapor tersebut. Dia mengatakan ada 6 saksi dari pelapor yang diperiksa terkait laporan dugaan kecurangan seleksi PPPK Kerinci 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya, hari ini ada pemeriksaan terkait pengaduan penerimaan PPPK di Kabupaten Kerinci 2023. Hari sesuai jadwal, Edios selaku pengadu diperiksa beberapa saksi," katanya, Senin.
Andri menerangkan pemeriksaan itu dilakukan untuk menggali informasi dan bukti yang dilayangkan pelapor mengenai indikasi kecurangan seleksi PPPK tersebut.
"Nanti hasilnya akan kita gelarkan. Kita akan kumpulkan bukti. Harapannya yang dilaporkan dugaan pemalsuan membawa bukti-bukti yang dia miliki," ujarnya.
Terkait terlapor Panselda seleksi PPPK Kerinci dalam kasus ini, Andri belum dapat menjabarkan lebih jauh. Saat ini, penyidik masih melengkapi keterangan dan bukti dari pelapor.
"Masih jauh, kita coba lengkapi dulu bukti dari pengadu. Tahapannya akan berjalan setelah ini lengkap. Nanti ada prosesnya dari penyelidikan ke penyidikan," ungkapnya.
Sementara itu, Edios Hendra mengatakan bahwa mereka dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan yang mereka buat. Dia mengaku ada banyak pertanyaan yang dilayangkan polisi soal dugaan kecurangan tersebut.
"Hari ini kami dimintai keterangan atas laporan kami pada 25 Januari 2024, atas kisruh PPPK Kerinci. Banyak sekali yang ditanyakan terkait data yang kami berikan, apakah benar dan apakah valid. Kami serahkan bukti yang sesuai yang kami dapatkan di lapangan," katanya.
Edios mengatakan pemeriksaannya ini turut menyerahkan bukti yang menguatkan adanya indikasi manipulasi data peserta seleksi PPPK. Berdasarkan temuan pihaknya, ada peserta yang bukan honor guru tetapi diluluskan dalam seleksi.
"Semuanya saya berikan keterangan yang saya ketahui secara pribadi dan teman-tenan semua. Seperti anak Bupati Kerinci 2 periode Adirozal (yang lulus seleksi), kemudian ajudan beliau 2 orang yang memang kami kumpulkan di lapangan," jelas pria yang sudah 10 tahun menjadi guru honor tersebut.
Selain itu, kata Edios, dia juga melaporkan adanya peserta yang pernah terjerat pidana dan tidak aktif menjadi guru. Akan tetapi, peserta tersebut ikut diluluskan.
"Guru narapidana selama 9 bulan namun tidak lagi menjadi guru dari 2023. Namun justru diluluskan, nah keterangan itu yang kami perkuat," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, kisruh seleksi penerimaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polda Jambi. Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kerinci.
Para guru honorer itu melaporkan indikasi kecurangan dalam seleksi PPPK Kerinci 2023. Laporan pengaduan teregister dengan nomor: Reg/42/I/2024/Ditreskrimum, yang dibuat pada Kamis (25/1/2024).
(csb/csb)
