.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan memasifkan kegiatan operasi pasar, pangan murah dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Hal itu dilakukan untuk menekan penanganan inflasi.
Inflasi ini menjadi perhatian karena penanganannya diawasi pemerintah pusat dan menyangkut nasib masyarakat banyak. Apalagi, tingkat inflasi Sumsel sepanjang 2023 lalu sebesar 3,17%, sementara nasional hanya 2,61%.
"Ini betul-betul serius dan ditangani, ini tanggung jawab bersama. Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat. Maka kita perlu penanganan yang sangat serius," ujar Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni dalam Rapat Penanganan Pengendalian Inflasi Sumsel, Selasa (9/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
GSMP yang telah dilakukan sejak akhir 2022 itu mengajak masyarakat aktif menanam kebutuhan pokok maupun memelihara hewan ternak. Seperti cabai, sayuran, bawang, ternak lele, ayam dan sebagainya. Selain itu, operasi pasar murah yang sebelumnya digelar pada 3 kali seminggu (Senin, Selasa dan Kamis) akan kembali digelar.
"Gerakan ini akan dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret," ungkapnya.
Fatoni juga meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja untuk pengendalian inflasi. Program akan disinkronkan dengan kegiatan BUMN, BUMD dan instansi vertikal lainnya agar dampak bisa dirasakan masyarakat.
Dalam survei inflasi, BPS pada tahun ini menambah 2 kota. Sebelumnya hanya di Kota Palembang dan Lubuklinggau, 2024 juga di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel SA Supriono menyebut, pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Termasuk dari 17 Kabupaten/ Kota yang secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan.
"Penanganan inflasi juga harus secara parsial dan terkoordinasi," ujarnya.
(csb/csb)
