.webp)
Ratusan massa dari Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumatera Selatan (Sumsel) mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (5/1/2024). Mereka meminta Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni untuk tidak memberi izin rotasi jabatan yang akan dilakukan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Djafar Shodiq jelang berakhirnya masa jabatan pada 15 Januari nanti.
Sejumlah spanduk dibawa massa yang berisi kegelisahan mereka terhadap kebijakan yang akan dilakukan Djafar. Di antaranya berisi 'OKI yang Selama Ini Kondusif Jangan Diganggu', 'Bupati OKI Harus Jaga Kondusifitas, Bupati OKI Hanya Tinggal 15 Hari Lagi' dan lain sebagainya.
"Kami meminta Pj Gubernur untuk menolak rotasi dan pergantian jabatan di OPD Kabupaten OKI," ujar Koordinator Aksi, Fadrianto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, rotasi jabatan yang dilakukan sarat akan kepentingan politik Djafar. Mengingat masa jabatannya yang tinggal 10 hari lagi.
"Memang apa urgensinya hingga melakukan rotasi jabatan jelang beberapa hari lagi masa jabatan berakhir," ungkapnya.
Ia menduga, rotasi jabatan pada sejumlah tanpa seizin Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan, dianggap tidak sesuai dengan statement Pj Gubernur Sumsel bahwa tidak boleh ada rotasi jabatan di Pemkab OKI jelang pemilu 2024.
"Sebagai pemimpin, Bupati OKI seharusnya menjaga kondusivitas daerah jelang pemilu, bukan malah sibuk rotasi pejabat," ungkapnya.
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel, Kurniawan mengatakan, pihaknya sudah mendengar kabar tersebut. Namun, rotasi yang akan dilakukan belum terlaksana.
"Mudah-mudahan ini tidak terlaksana dan kami akan berkoordinasi dengan Pemkab OKI terkait hal ini," ujarnya.
Kurniawan mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada Pj Gubernur Sumsel sembari berkoordinasi dengan pemkab OKI.
"Kita harus tetap jaga kondusivitas karena pesta demokrasi digelar tahun ini, nanti akan kita sampaikan hasilnya," katanya.
(csb/csb)
