.webp)
Acara debat kandidat calon presiden mahasiswa (Capresma) dan calon wakil presiden mahasiswa (Cawapresma) di UIN Raden Fatah Palembang ricuh. Kericuhan dipicu oleh Aliansi Mahasiswa UIN Palembang yang menganggap prosedur yang dilaksanakan KPU-M tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pemilihan Capresma dan Cawapresma UIN Raden Fatah Palembang ini diselenggarakan oleh KPU-M. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Perpustakaan Kampus B UIN Palembang, Senin (11/12/2023).
Menurut Aliansi Mahasiswa UIN Palembang, tidak konsistennya pihak KPU-M dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya membuat beberapa pihak menduga adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presma.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada kelakuan konyol yang dilakukan oleh KPU-M, tidak ada informasi pengunduran jadwal yang diberikan. H-tiga jam kalian kirim untuk memberikan informasi itu (pengunduran jadwal)," ujar Syaiful Huda selaku Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah (DEMA-U) saat melakukan protes dalam debat capresma-cawapresma UIN Palembang, Senin.
Terkait dengan kejadian itu, Ketua KPU-M Imam Zaky mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Sehingga, lanjutnya, siapapun yang menjadi presma ke depan sudah terlihat kualitasnya melalui debat capresma dan cawapresma.
"Saat ini kami mengadakan demokrasi dari acara debat capresma dan cawapresma sehingga terlihat jelas kualitas-kualitasnya," ujarnya, Selasa (12/12/2023).
Kegiatan ini, kata dia, diinisiasi langsung oleh pihak Rektorat dan pihak KPU-M yang bertujuan agar terbentuknya demokrasi di lingkungan kampus UIN RF Palembang.
"Pimpinan rektor mengadakan debat capresma dan cawapresma agar terlihat demokrasi yang ada di UIN Raden Fatah Palembang, karena sebelumnya tidak ada yang namanya demokrasi," ujarnya.
Sementara itu, pihak rektorat melalui Wakil Dekan II Fakultas Psikologi, Abu Mansyur mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk kepentingan saat pelaksanaan pemilihan capresma dan cawapresma di tahun 2024.
"Kami berpesan kepada pihak KPU-M sebagai penyelenggara kegiatan yang harus menjaga netralitas, karena jika tidak netral pasti akan ada resikonya," ujarnya.
Bukan itu saja, dirinya juga berharap pada pelaksanaan pemilihan capresma dan cawapresma ini dapat dilakukan senetral mungkin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami ingatkan bahwa ini sebuah proses demokrasi, jangan sampai kita cederai dengan ambisi-ambisi tertentu. Jadi pastikan kalau kalian ingin menang dan memang serius di bidang kemahasiswaan maka berbuatlah sebaik-baiknya," ungkapnya.
(csb/des)
