.webp)
DPRD angkat bicara mengenai kewajiban bakal calon ketu KONI Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyetor uang kontribusi Rp 500 juta bila ingin mendaftar. Biaya pendaftaran itu diberikan saat mengembalikan formulir pada 28 November 2023.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli menilai, biaya yang dikenakan bagi calon ketum itu tidak sesuai dengan filosofi KONI sebagai induk organisasi yang menaungi sejumlah cabang olahraga (Cabor).
Menurutnya, adanya uang pendaftaran itu menjadi preseden buruk bagi KONI Sumsel ke depan. Bahkan, dia merasa aneh dengan kewajiban pemberian uang tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait adanya biaya pendaftaran sebesar Rp 500 juta untuk menjadi Ketum KONI Sumsel, jelas sangat miris ya. Bayangkan, ada orang yang berprestasi tapi tidak memiliki dana, tentu akan menjadi sebuah preseden buruk ke depannya. Kita tidak ingin, ke depannya KONI dinilai sebagai lembaga yang komersil. Jadi sangat aneh adanya biaya pendaftaran tersebut," ujar politisi PKS ini, Senin (27/11/2023).
Syaiful menegaskan, KONI sebagai lembaga yang menaungi olahraga prestasi seharusnya menjadi tujuan bagaimana agar Sumsel memiliki prestasi. Pembinaan harus dilakukan dengan baik meski pembiayaan juga sangat diperlukan dalam mencetak atlet.
"Atlet butuh pembinaan, bukan sekedar membesarkan KONI saja," ungkapnya.
Idealnya, calon Ketum KONI tidak memikirkan biaya pendaftaran saat maju dalam Musprovlub. Sebab, banyak tugas yang harus dikerjakan Ketum terpilih nanti, baik soal pembinaan, membesarkan cabor dan pembangunan lainnya. Ia juga berharap, ada reward yang jelas terhadap para atlet Sumsel ketika berprestasi.
"Kita harap Ketum terpilih memiliki kekuatan yang bisa menyatukan semua elemen, bisa berkolaborasi, bersinergi dan tentunya membangun olahraga prestasi yang baik di Sumsel," harapnya.
(Candra Setia Budi/des)
