DPRD Babel Nilai Solusi 2 Kelas Rintisan dari Disdik Kurang Solutif

Bangka Belitung

DPRD Babel Nilai Solusi 2 Kelas Rintisan dari Disdik Kurang Solutif

Deni Wahyono - detikSumbagsel
Selasa, 25 Jul 2023 11:11 WIB
Para orang tua dan wali murid protes PPDB jalur zonasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. (Deni Wahyono/detikSumbagsel)
Foto: Para orang tua dan wali murid protes PPDB jalur zonasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. (Deni Wahyono/detikSumbagsel)
Pangkalpinang -

Dinas Pendidikan Bangka Belitung menjawab keluhan orang tua calon murid yang belum mendapat sekolah. Dikatakan bahwa akan ada 2 ruang kelas rintisan untuk menampung para calon siswa ini, tepatnya di SMK Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah.

Anggota Komisi IV DPRD Babel Aksan Visyawan pun angkat bicara dan menilai bahwa solusi itu belum relevan. Sebab, jarak wilayah Koba dengan SMK tersebut terlampau jauh.

"SMK Simpang Katis untuk Pangkalpinang saja itu agak jauh juga. Apa lagi dari Koba, Bangka Tengah," kata Aksan Visyawan kepada detikSumbagsel, Selasa (25/7/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aksan juga menyebut telah mengecek lokasi yang akan dibangun sekolah, seperti yang disebutkan Kepala Dinas Pendidikan Babel, Ervawi. Menurutnya, sekolah yang akan dibangun itu lebih dekat ke Pangkalpinang ketimbang ke Koba.

"Saya udah ke lapangan (lokasi yang mau di bangun), saya sudah kunjungi, jadi menurut saya Koba ke Simpang Katis tuh sangat jauh. Itu bagusnya untuk Pangkalpinang dan sekitarnya. Lebih kayak orang Pangkalpinang sekolah di situ dari pada orang Koba," tegasnya.

ADVERTISEMENT

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyinggung polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK jalur zonasi yang tak kunjung usai. Dia membandingkan kesiapan pemerintah di kota seperti Pangkalpinang dengan di wilayah kabupaten.

"Di daerah-daerah itu pemerintah daerah sudah bagus, tapi di pusat kota ini yang masih belum. Artinya banyak minat ke SMA negeri, tapi (sekolah) negerinya masih kurang," ungkapnya.

Aksan mengambil contoh di SMA Riau Silip, Kabupaten Bangka. Di sana, siswa yang mendaftar sedikit. Masih ada kelas kosong yang belum digunakan.

"Komisi IV ke SMA Riau Silip, itu pesertanya yang mendaftar ke SMA 1 kurang, ada sisa satu kelas. (Kalau yang di kota) ini masalah kapasitasnya kurang. Tapi di daerah tidak ada masalah, malah kurang siswa," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bangka Belitung Ervawi menanggapi polemik penerimaan siswa baru jalur zonasi itu. Pihaknya menyebut sudah mempersiapkan dua ruang kelas rintisan.

"Untuk penambahan sudah ada dua kelas rintisan SMA dengan daya tampung 72 orang, satu kelas diperkirakan 36 siswa," ujar Ervawi saat dikonfirmasi, Senin (24/7/2023).

Dua kelas itu berada di SMK Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. "Dua kelas rintisan tersebut masih menginduk ke SMK Simpang Katis, Bangka Tengah. Sampai menunggu pembangunan gedung sekolah baru yang lahannya sudah tersedia dari hibah masyarakat," tambahnya.

Keluhan terhadap PPDB SMA/SMK jalur zonasi di Bangka Belitung ini juga pernah disampaikan beberapa kali ke pihak Dinas Pendidikan Babel dan dilaporkan ke DPRD Babel serta Ombudsman. Namun, tuntutan mereka belum menghasilkan titik terang sehingga mereka menggelar aksi damai pada Senin (24/7).




(des/nkm)


Hide Ads