.webp)
Polemik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK jalur zonasi di Pulau Bangka masih berlanjut. Orang tua dan wali siswa baru yang tak lolos seleksi beramai-ramai menggelar aksi di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Bangka Belitung pada Senin (24/7/2023).
Mereka menuntut agar anak-anak mereka bisa bersekolah dan diterima di SMA/SMK Negeri.
Aksi itu pun mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Babel Aksan Visyawan. Dia pun menyebut akan segera memanggil pihak Dinas Pendidikan Bangka Belitung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besok (Selasa) kita akan menanyakan kepada Dinas Pendidikan bagaimana follow up yang kemarin kita usulkan, atau hanya ditampung saja. Kita akan minta kejelasan," tegas Aksan Visyawan kepada detikSumbagsel, Senin (24/7/2023).
Sebelumnya, DPRD Bangka Belitung mengusulkan ke Dinas Pendidikan agar sekolah yang sudah penuh ditambah kelas terutama untuk pendaftar jalur zonasi. Hal itu dilakukan untuk menampung calon siswa baru yang tak tertampung karena kuota penuh.
Tak hanya itu, Aksan juga menyoroti banyaknya siswa di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, yang hingga kini belum masuk sekolah. Mereka tak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak lolos PPDB SMA/SMK jalur zonasi. Untuk diketahui, tidak ada SMA/SMK swasta di Koba.
"Kita dapat informasi di Koba, Bangka Tengah, jumlah siswa yang tidak diterima itu di atas 30 orang. Ini menjadi masalah kalau anak sebanyak itu tidak sekolah, sedangkan anak-anak itu mau sekolah di daerah Koba," jelasnya.
Padahal lanjut Aksan, pihak komisi IV sudah mengusulkan untuk penambahan kelas. Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi balasan atas usulan itu.
"Belum, saya belum dapat informasi. Tapi kita sudah pernah mengusulkan untuk ruang kelas baru di Koba. Cuma bagaimana persiapan guru dan ruangnya kita belum dapat jawaban," bebernya.
Sementara itu, di Kota Pangkalpinang, PPDB SMA/SMK jalur zonasi juga menjadi polemik lantaran bayak calon siswa yang tak lolos. Aksan menyebut bahwa belum ada penambahan kelas juga untuk siswa baru di Pangkalpinang.
"Kalau untuk Pangkalpinang, informasi yang saya terima, calon siswa yang belum dapat sekolah diarahkan ke sekolah PGRI. Nanti akan dibantu biayanya oleh pemerintah. Tapi untuk teknisnya bagaimana bantuan itu (di) Dinas Pendidikan. Yang jelas kita mengakomodir calon siswa yang tidak bisa sekolah dengan nilai sekolahnya besar," ungkapnya.
Berbeda dengan di Koba, masih ada beberapa pilihan sekolah yang kuotanya belum penuh di Pangkalpinang. Antara lain SMA Negeri 4 Pangkalpinang, SMA Pelayaran Ketapang, SMA Negeri Olahraga Muhammad Noer, SMK Pangkalan Baru, dan SMA Simpang Katis.
"Tapi kalau di Koba ini bagaimana pun kita harus uber karena ini sangat penting. Karena Koba ini betul tidak ada yang lain. Mau sekolah di mana anak-anak? Makanya yang demo banyak orang Koba. (Pendemo dari) Pangkalpinang sedikit," ungkapnya.
(des/des)
