.webp)
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Sumsel) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Hermanto mengatakan bahwa Ketua DPD PSI Palembang Toni sudah dipecat sebelum dia mengundurkan diri. Dia dipecat karena terbukti meminta uang Rp 5 juta per orang kepada bacaleg yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg.
"Ia (Toni) bukan mundur tapi dipecat. Dia dipecat tanggal 10 Juni 2023 dan sudah digantikan dengan Dedi," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumsel, Hermanto, ditemui detikSumbagsel di kantornya Jalan BP Peliung, Palembang, Jumat (23/6/2023).
Dalam surat yang diterima dietikSumbagsel, pemecatan terhadap Toni sebagai Ketua DPD PSI Kota Palembang tertuang dengan Nomor:679/SK/DPP/2023. Dalam surat itu, sambungnya, mencabut surat keputusan Nomor:297/SK/DPP/2022 tentang susunan kepengurusan DPD Kota Palembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha Djumaryo dan Plt Sekretaris Jenderal Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
Kata Hermanto, sebenarnya DPP PSI hanya memecat Toni karena telah melakukan pelanggaran. Namun, sejumlah pengurus lain juga diganti karena tidak mau bekerja sama lagi.
Adapun pengurus yang dipecat selain Toni, yakni Ade Chandra Prabu, Emmanuela Desawati Sitinjak, Muhammad Hafidh, dan RA Rani Alfiah.
"Memang yang dipecat Toni karena pelanggaran tadi. Kami minta konfirmasi ke wakil, sekretaris, dan bendahara untuk meminta ketersediaan tetap jadi pengurus. Tapi mereka menolak, sehingga diganti dengan pengurus baru," ungkapnya.
Dilansir daridetikNews, Juru Bicara PSI Sigit Widodo mengatakan DPP PSI memecat karena melakukan pelanggaran maha berat.
"Bukan mundur melainkan dipecat. Karena melakukan pelanggaran maha berat," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie saat dikonfirmasi, Kamis (22/6/2023).
Sigit Widodo juga menyampaikan ada beberapa pelanggaran berat yang dilakukan Ketua DPD PSI Kota Palembang Toni.
"Setahu saya Bro Toni ini melakukan beberapa pelanggaran sehingga diberhentikan sebagai Ketua DPD PSI Palembang," ucap Sigit.
Dia menyebut pelanggaran yang paling berat yakni memungut biaya kepada bacaleg PSI. Padahal, kata dia, PSI selalu mengedepankan anti mahar.
(bpa/bpa)
