.webp)
Ketua DPW PSI Sumatera Selatan Hermanto menegaskan Ketua DPD PSI Palembang Toni dipecat, bukan mengundurkan diri. Dia terbukti mengutip mahar Rp 5 juga per orang dari bacaleg.
Penegasan ini disampaikan Hermanto setelah ramai-ramai pengurus dan kader DPD PSI Palembang mengundurkan diri. Toni menuding Hermanto sewenang-wenang memecat ketua DPD dan dianggap tidak serius menghadapi pemilu 2024.
"Ia bukan mundur tapi dipecat. Ia melakukan meminta mahar kepada para bacaleg PSI. Ini pelanggaran berat, tidak ada kompromi, harus dipecat. Dia (Toni) dipecat tanggal 10 Juni 2023 dan sudah digantikan dengan Dedi," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumsel, Hermanto, ditemui detikSumbagsel di kantornya Jalan BP Peliung, Palembang, Kamis (22/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hermanto menjelaskan Toni dipecat karena meminta uang kepada para bacaleg sebesar Rp 5 juta per orang sebagai jaminan dicalonkan. Jika tidak memberikan uang maka akan dicoret dari pencalonan.
"Ada bukti- bukti transfer, penyataan sikap, dan video bacaleg yang dimintai mahar. Bukti-bukti itu kita pegang. Modusnya dengan mengancam akan mencoret para bacaleg dari daftar," jelasnya.
Bukan itu saja, kata dia, masih ada pelanggaran lain yang dilakukan Toni yakni tidak ada kantor dan baju dari bantuan DPP dibuat namanya.
"Jadi, bukan hanya itu (mahar), tapi baju partai yang disablon ternyata semua atas nama pribadi yang bersangkutan. Padahal baju dari DPP itu ada 300 lembar untuk dibagikan DPC se-Palembang, tapi tidak dibagikan hanya pada pribadi Toni, " jelasnya.
Hermanto menjelaskan bahwa sebenarnya DPP PSI hanya memecat Toni karena telah melakukan pelanggaran. Namun, sejumlah pengurus lain juga diganti karena tidak mau bekerja sama lagi.
"Memang yang dipecat Toni karena pelanggaran tadi. Kami minta konfirmasi ke wakil, sekretaris, dan bendahara untuk meminta ketersediaan tetap jadi pengurus. Tapi mereka menolak, sehingga diganti dengan pengurus baru," ungkapnya.
Pengakuan Bacaleg soal Mahar
Salah satu kader PSI Hery mengaku diminta uang mahar oleh mantan Ketua DPD PSI Palembang Toni. Untuk nominal yang diminta Rp 5 juta.
Mengingat uang diminta sebagai syarat jadi caleg, Hery pun menyanggupi dan telah ditransfer sebesar Rp 500 ribu. Namun uang tersebut telah dikembalikan dengan dalih salah kirim.
"Diminta Rp 5 juta dan sempat transfer uang Rp 500 ribu, tapi dikembalikan lagi. Ada bukti transfernya," kata Hery yang jadi caleg PSI Dapil III Palembang saat ditemui di kantor DPW PSI Sumsel Jalan BP Peliung, Kamis (22/6/2023).
Hery awalnya mengaku tak sanggup memenuhi permintaan tersebut. Ia pun berjanji akan mencicilnya hingga lunas."Saya enggak ada uang, tapi saya bayar mencicilnya," ujarnya.
Bacaleg PSI lainnya, Thomas mengaku juga diminta uang mahar Rp 5 juta jika ingin daftar caleg oleh Toni. Ia menolaknya dan memilih mundur dari kepengurusan partai yang dipimpin Toni.
"Saya tidak kirim dan tanya dasarnya apa hingga akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari partai PSI yang dipimpin Toni," katanya.
Pengurus-Kader Ramai-ramai Mundur
Sebelumnya, pengurus dan kader DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Palembang ramai-ramai mengundurkan diri. Mereka mundur karena kecewa dengan kepemimpinan di DPW PSI Sumsel.
"Betul seluruh (pengurus) PSI di bawah kepemimpinan saya mengundurkan diri," kata Ketua DPD PSI Kota Palembang Toni, saat dihubungi detikSumbagsel, Kamis (22/6/2023).
Dia mengungkapkan alasan mengundurkan diri karena kecewa dengan kepemimpinan DPW Sumsel, Hermanto. Menurutnya Hermanto dianggap kurang siap dalam menghadapi pemilu dengan banyaknya ketua-ketua DPD kabupaten/kota yang dipecat.
"Saya kurang tahu pemecatan itu, setelah partai lolos verifikasi mereka dipecat. Bisa ditanyakan langsung ke DPW," ujarnya.
Bukan hanya itu, sambungnya, bacaleg-bacaleg yang didaftarkan ke KPU Kota Palembang juga mengundurkan diri.
"Bacaleg Palembang 50, dan kita daftarkan semua. Yang mundur sekitar 30-an kemungkinan akan bertambah karena teman-teman sudah kecewa karena mereka seperti diimingi-imingi jabatan. Pointnya seperti itulah," ujarnya.
(mud/mud)
