.webp)
Internal DPD PSI Palembang sedang tidak baik-baik saja. Sebagian besar pengurus inti, kader hingga puluhan bacaleg memilih mundur. Ada apa?
Kabar mundurnya pengurus, kader hingga bacaleg disampaikan langsung Ketua DPD PSI Palembang Toni. Ia termasuk yang juga memilih mundur.
"Betul seluruh (pengurus) PSI di bawah kepemimpinan saya mengundurkan diri," kata Ketua DPD PSI Kota Palembang Toni, saat dihubungi detikSumbagsel, Kamis (22/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan kader-kader yang mundur dari PSI jumlahnya ratusan. Mereka merupakan orang-orang dekat dari pengurus.
"Kader ini terdiri dari keluarga kita, teman, sahabat. Mereka kita ajak ke PSI dengan kita keluar mereka mendukung keputusan kita," ungkapnya.
Menurutnya kondisi ini juga diperparah puluhan bacaleg yang didaftarkan ke KPU Kota Palembang juga memilih mengundurkan diri.
"Bacaleg Palembang 50, dan kita daftarkan semua. Yang mundur sekitar 30-an kemungkinan akan bertambah karena teman-teman sudah kecewa karena mereka seperti diimingi-imingi jabatan. Pointnya seperti itulah," ujarnya.
Dia mengungkapkan alasan mengundurkan diri karena kecewa dengan kepemimpinan DPW Sumsel, Hermanto. Menurutnya Hermanto dianggap kurang siap dalam menghadapi pemilu dengan banyaknya ketua-ketua DPD kabupaten/kota yang dipecat.
"Saya kurang tahu pemecatan itu, setelah partai lolos verifikasi mereka dipecat. Bisa ditanyakan langsung ke DPW," ujarnya.
Penjelasan DPW PSI Sumsel
Ketua DPW PSI Sumatera Selatan Hermanto menuturkan ramai-ramai pengurus mengundurkan diri bermula dari pemecatan Ketua DPD PSI Palembang Toni. Langkah itu diambil karena Toni melakukan pelanggaran berat.
"Ia (Toni) bukan mundur tapi dipecat. Ia melakukan meminta mahar kepada para bacaleg PSI. Ini pelanggaran berat, tidak ada kompromi, harus dipecat. Dia (Toni) dipecat tanggal 10 Juni 2023 dan sudah digantikan dengan Dedi," kata Hermanto di kantornya Jalan BP Peliung, Palembang, Kamis (22/6/2023).
Menurutnya Toni dipecat karena meminta uang kepada para bacaleg sebesar Rp 5 juta per orang sebagai jaminan dicalonkan. Jika tidak memberikan uang, maka akan dicoret dari pencalonan.
"Ada bukti- bukti transfer, penyataan sikap, dan video bacaleg yang dimintai mahar. Bukti-bukti itu kita pegang. Modusnya dengan mengancam akan mencoret para bacaleg dari daftar," jelasnya.
Hermanto menjelaskan sebenarnya DPP PSI hanya memecat Toni karena telah melakukan pelanggaran. Namun, sejumlah pengurus lain juga diganti karena tidak mau bekerja sama lagi.
"Memang yang dipecat Toni karena pelanggaran tadi. Kami minta konfirmasi ke wakil, sekretaris, dan bendahara untuk meminta ketersediaan tetap jadi pengurus. Tapi mereka menolak, sehingga diganti dengan pengurus baru," ungkap Hermanto.
(mud/mud)
