Kasus Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong diduga menganiaya staf PPPK paruh waktu, Yuli Nofita Sari (29), masih terkatung-katung di tangan Badan Kehormatan (BK). Sejak kasus bergulir hingga Andi Tenri resmi dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik, BK dinilai pasif dalam bertindak.
Sekretaris Collipujie, Irfan menilai keterlambatan penanganan perkara tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD. Terlebih karena BK merupakan lembaga yang memiliki fungsi menjaga muruah dan etika anggotanya.
"Persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu individu, tetapi menyangkut muruah lembaga DPRD," ujar Irfan kepada detikSulsel, Rabu (13/8/2026). Irfan menanggapi aduan Collipujie yang tak kunjung ada progres sejak diajukan pekan lalu.
Irfan menegaskan BK dibentuk bukan hanya untuk menerima laporan masyarakat. Melainkan, juga memiliki kewajiban menindaklanjutinya melalui mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPRD.
"Badan Kehormatan dibentuk untuk menjaga kehormatan lembaga melalui penegakan kode etik, bukan membiarkan dugaan pelanggaran menggantung tanpa kepastian," ucapnya.
Menurutnya, BK terkesan menunda-nunda penindakan aduan yang masuk terkait kasus Ketua DPRD Bone. Dia pun mewanti-wanti sikap BK dapat memunculkan persepsi negatif pada masyarakat.
"Penundaan tanpa penjelasan yang memadai hanya akan memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa fungsi pengawasan etik tidak berjalan secara efektif," ucapnya.
"Semakin lama proses ini tertunda, semakin besar pula pertanyaan publik mengenai keseriusan Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya," sambung Irfan.
Simak Video "Video: Kasus Penyekapan Wanita di Cileunyi: Polisi Masih Kejar Pelaku! "
(asm/asm)