.webp)
"46.862 anak tidak sekolah di Bone, yang sudah dikembalikan itu sudah lebih 10.513 dalam 3 tahun terakhir ini," kata Kabid Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Bappeda Bone Mursakin Assaf kepada detikSulsel, Kamis (7/4/2022).
Mursakin menyebut Pemkab Bone punya aplikasi Sistem Database Desa/Kelurahan (SDDK). Melalui aplikasi ini bisa terpantau usia anak yang seharusnya bersekolah. Pemerintah desa masing-masing nantinya akan menanggung kebutuhan anak yang tidak bersekolah.
"Kalau anak yang dikembalikan di sekolah sepengetahuan dana desa anggarannya. Desa membelikan baju, sepatu, dan transport, kalau biaya di sekolah tidak ada karena buku sudah ditanggung sekolah," ungkapnya.
Melalui gerakan Lisu Massikola ini, Pemkab Bone menarget setiap tahun mengembalikan 1.000 sampai 2.000 anak ke sekolah. Target itu diakuinya sudah cukup realistis mengingat masih banyak anak yang belum berniat bersekolah.
"Sebagian besar anak dari 46.862 motivasi belajarnya sudah tidak ada, lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh pelabuhan, nelayan, dan petani," katanya.
Kendati begitu, pihaknya tetap mengupayakan memberi edukasi kepada anak-anak tersebut agar ingin bersekolah. Pemkab Bone siap menanggung biayanya sampai SMA.
"Selalu kami upayakan agar tetap bersekolah, dan pemerintah menanggung sampai SMA selama usianya belum melewati 21 tahun. Kriterianya berdasarkan pada ijazah terakhirnya saja," jelasnya.
Kepala Bappeda Bone Ade Fariq Ashar menambahkan, program Lisu Massikola ini awalnya hanya diberikan kepada 5.000 anak pada tahun 2020. Kemudian ada tambahan 3.000 anak di tahun 2021, dan sekarang sudah mencapai 10.513 anak di awal 2022 ini.
"Sasarannya memang bagi anak yang putus sekolah, dan kami tidak memungut biaya sepeser pun," ucapnya.
Ade menyebutkan, kegiatan ini berkaitan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bone. Pihaknya mendata di 27 kecamatan banyak angka putus sekolah. Data itu lalu ditarik masuk ke desa dan kelurahan yang punya kegiatan belajar mengajar.
"Banyak generasi kita ini putus sekolah. Makanya harapan kami dengan terobosan ini agar mengurangi angka putus sekolah. Program ini untuk SD dan SMP, yang putus sekolah saat kelas 3 SD atau pun kelas 1 SMP akan dimasukkan kembali di kelas yang sama. Sekolahnya nanti diarahkan terdekat dari rumahnya," tambahnya.
Sementara Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menerangkan, data anak sekolah tersebar di 327 desa. Menurutnya kondisi ini menggambarkan bahwa penyebab anak tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi, menikah pada usia dini, penyandang disabilitas, menjadi pekerja anak, pengaruh lingkungan, dan kekerasan anak.
"Olehnya itu Pemkab Bone merusmuskan langkah-langkah strategis yakni penguatan sistem database desa untuk mendeteksi anak yang tidak sekolah, mendorong pemerintah desa dan kelurahan menyukseskan program gemar limas agar pemerintah dapat mengembalikan 15-20 anak setiap desa," ucapnya.
Fahsar menambahkan agar Dinas Pendidikan mempermudah melalui jalur formal dan non formal. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan memfasilitasi program gemar limas di APBDes, sementara Bappeda akan mengintegrasikan program.
"Karena ini merupakan komitmen kami sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," bebernya.
(asm/nvl)
