.webp)
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan 86,34 persen anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA, SMK, MA, atau yang sederajat. Namun, 33,21 persen di antaranya putus sekolah.
Tingginya angka putus sekolah dinilai menjadi salah satu PR untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Merespons isu ini, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas, Amich Alhumami mengatakan program prioritas pemerintah berupa wajib belajar 13 tahun mulai dari PAUD menjadi penting, dengan penerapan yang didukung skema bantuan pendidikan.
Menurutnya, pendidikan sejak prasekolah dinilai membentuk fondasi yang kokoh bagi anak. Dalam hal ini, anak disiapkan untuk belajar sejak dini dan makin mampu meneruskan pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diperkuat dengan skema beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang akan terus dilanjutkan. Anak yang tidak mampu akan diakomodasi dengan PIP dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Amich pada forum diskusi Fokus 2024 yang digelar Tanoto Foundation di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).
Amich menekankan pemerataan akses ke pendidikan bermutu dalam wajib belajar 13 tahun serta dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi selaras dengan naiknya kesejahteraan warga RI.
Naiknya ilmu, kecakapan, dan dan keahlian teknis memungkinkan generasi yang memimpin RI pada 2045 bergelut di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemahiran tinggi. Pekerjaan inilah yang kemudian terkonversi menjadi pendapatan lebih baik.
"Jadi penduduk RI bisa masuk ke ranah pekerjaan dengan skill menengah-tinggi, yang disebut decent job, yang meningkatkan kesejahteraan," ucapnya.
Pendidikan Nonformal dan Formal
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan opsi pendidikan informal dan nonformal juga dapat dipilih anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di RI. Langkah ini menurutnya memungkinkan anak yang belum beruntung mendapatkan akses pendidikan bermutu dapat terus belajar.
Pendidikan nonformal termasuk kursus dan pelatihan. Sementara pendidikan informal seperti Paket A, B, dan C. Hasilnya dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal jika peserta didik atau siswanya lulus ujian terstandar nasional atau internasional.
"Kami berusaha agar akses pendidikan itu tidak hanya dalam bentuk sekolah, tapi juga belajar. Paradigma schooling perlu kita perkuat dengan paradigma learning, yang itu semua meniscayakan adanya layanan pendidikan yang tidak hanya mereka duduk di bangku sekolah-sekolah formal," ucapnya.
"Tetapi mereka bisa belajar di rumah, bisa belajar bahkan mungkin sambil mereka bekerja dengan berbagai layanan pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita," imbuhnya.
Ia mengatakan platform-platform pendidikan juga perlu dibuat oleh semua pihak pemangku kepentingan. Sasarannya yakni anak-anak yang terkendala mengakses pendidikan berkualitas karena wilayah tempat tinggal mereka di 3T (tertinggal, terdepan, terluar) hingga di wilayah non-3T dekat Jakarta yang tidak terjangkau internet dan infrastruktur teknologi informasi memadai.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) PAUD Dikdasmen, Praptono, menambahkan bahwa Kemendikdasmen telah mengidentifikasi anak-anak yang putus sekolah agar dapat kembali ke satuan pendidikan.
Lebih lanjut, pihaknya akan memetakan pemicu anak tidak sekolah dan anak putus sekolah untuk ditindaklanjuti sesuai kendalanya.
Ia menjelaskan, anak-anak yang terkendala pada akses disiapkan untuk masuk pendidikan formal seperti SD-SMA. Kemudian anak yang tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi harus ditindaklanjuti dengan alternatif berupa layanan pendidikan nonformal seperti Kejar Paket B dan C.
Akses ke PAUD
Sementara itu, data Olahan Potensi Desa 2021 KemenPPN/Bappenas mengungkapkan bahwa ada 29.830 desa dan kelurahan di RI tidak memiliki PAUD. Akibatnya, anak-anak setempat tidak dapat ikut wajib belajar 13 tahun.
Kondisi ini membuat Pemerintah RI memprioritaskan renovasi dan rehabilitasi satuan pendidikan yang sudah berdiri pada 2025, bukan membangun dari nol.
Terkait isu ini, Pratono mengatakan Pemerintah RI mengembangkan kebijakan satu atap (Satap) bagi PAUD dan SD. Dalam hal ini, ruang kelas SD yang tidak terpakai karena siswanya berkurang dimanfaatkan menjadi ruang-ruang kelas PAUD.
(twu/faz)
