Debat kedua Pemillihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024 berlangsung panas antara dua calon gubernur Sulsel, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Andi Sudirman Sulaiman. Perdebatan bermula saat Cagub Sulsel nomor urut 1, Danny menyinggung utang Pemprov Sulsel sebesar Rp 1,7 triliun di era kepemimpinan Andi Sudirman (ASS).
Perkara utang tersebut mengemuka dalam sesi tanya jawab debat kedua Pilgub Sulsel 2024 yang digelar di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024). Dalam debat yang mengusung tema, 'Ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Sumber Daya Alam' itu, Danny mulanya mengkritik besarnya utang di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi.
"Utang Pemerintah Provinsi Sulsel Rp 1.709.140.191,10, besar sekali. Kalau dilihat pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51%, padahal nasional 5,05%, sementara Makassar 5,31%. Kontribusi Makassar (terhadap ekonomi Sulsel) adalah 34,67%. Kalau kita keluarkan Makassar dari Sulsel, maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%," ungkap Danny.
Danny belum sempat mengajukan pertanyaan saat perkataannya disela oleh moderator karena waktu 30 detik yang diberikan sudah habis. Moderator kemudian mengarahkan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi memberikan tanggapan.
"Saya tidak tahu mau jawab apa, karena pertanyaannya tidak ada. Tapi saya coba tebak-tebak saja pertanyaannya," kata Andi Sudirman mengawali tanggapannya atas pernyataan Danny.
Andi Sudirman awalnya menjelaskan soal dana bagi hasil (DBH) yang kerap disalahartikan sebagai utang. Dia menegaskan bahwa DBH bukan kategori utang pemerintah.
"Terkait masalah utang, saya sampaikan, pemerintah harus paham terkait yang mana namanya dana bagi hasil, yang mana utang. Tidak pernah diklasifikasikan dana bagi hasil sebagai utang," tegasnya.
Dia menganggap, persoalan pembayaran DBH kerap dialami tiap gubernur Sulsel sebelumnya. Pemerintah kerap dituding terlambat dalam mencairkan DBH ke pemerintah kabupaten dan kota yang skema pembayaran tiap tiga bulan alias per triwulan.
"Pertanyaan saya misalnya, Oktober, November Desember, kira-kira (DBH) dibayarnya kapan ketika closing-nya tanggal 1? Pasti menyeberang (tahun anggaran)," ujar Andi Sudirman.
"Kemudian di semua pemerintah di seluruh Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) baru tercipta ketika Februari baru terlaksana. Kemudian kapan bayarnya (DBH)? Rata-rata adalah Maret," sambungnya.
Andi Sudirman berdalih sudah membayarkan DBH ke kabupaten/kota sebelum masa jabatannya sebagai gubernur Sulsel berakhir. Dia juga mengklaim telah meminimalisir tunggakan utang Pemprov Sulsel ke pihak ketiga.
"(Utang) Infrastruktur terbayarkan, terakhir itu tinggal Rp 54 miliar, dan sekarang bapak tahu, satu tahun saya tinggalkan (Pemprov Sulsel), bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi," ucap Andi Sudirman.
Menurut dia, ada banyak informasi terkait penganggaran yang disalahartikan. Andi Sudirman turut menyinggung soal defisit anggaran yang sempat ramai dibahas setelah dirinya purnatugas.
"Saya luruskan saja, terkait masalah defisit, kita perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional, selalu ada plus minus 15%," ucapnya.
Dia lalu menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Pemkot Makassar. Andi Sudirman mengkritik banyaknya anggaran yang tidak terpakai di APBD Kota Makassar selama setahun.
"Makanya terjadi di Makassar, apa yang terjadi, selalu silpa Rp 700 miliar setiap tahunnnya, rata-rata Rp 500 miliar dan sebagainya. Artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah," tutur Andi Sudirman.
"Saya selalu melebihkan satu persen lebih plus minus 15% dalam setiap estimasi. Untuk apa, supaya kalau ada yang tidak terlaksana saya punya opsi yang kedua, karena tidak mungkin kita kembali di pembahasan tahun lalu," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Simak Video "Video: KPU Ungkap Masih Ada 2 Kabupaten Kekurangan Dana PSU Pilkada 2024"
(sar/sar)