Inflasi Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menembus angka 3,78 persen secara year-on-year (y-o-y) pada September 2026. Angka itu melampaui batas ambang toleransi nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.
"Di bulan September ini pergerakan harga di Parepare naiknya lumayan, hampir 1 persen. Biasanya kita berkisar di antara 0, sekian persen. Ini yang mendorong inflasi year-on-year menjadi 3,78 persen," kata Kepala BPS Parepare, Dian Ernawaty kepada detikSulsel, Jumat (2/10/2026).
Dian mengatakan kondisi ini menjadi sinyal merah bagi ekonomi daerah. Dia berharap Pemkot melakukan intervensi nyata untuk menekan inflasi yang di atas batas toleransi nasional.
"Angka 3,78 persen ini sudah patut diwaspadai karena sudah melewati batas toleransi 3,5 persen," kata Dian.
Secara akumulasi tahun berjalan (year-to-date), laju inflasi Parepare sudah membengkak hingga 3,47 persen. Capaian itu makin mendekati batas atas nasional sebelum tahun berakhir.
"Secara year-to-date kita sudah 3,47 persen, hampir ada di batas ambang atas. Apalagi menurut histori lima tahun terakhir, harga kebutuhan di akhir tahun biasanya akan naik," beber Dian.
Lonjakan inflasi itu dipicu stagnannya harga bahan pangan utama di pasaran. Salah satunya, cabai rawit yang terus bertahan tinggi selama dua bulan terakhir yakni Rp 120 ribu per kilogram.
"Cabai rawit di pasaran sudah hampir dua bulan ini stuck di harga tinggi. Diikuti cabai merah yang mulai merangkak naik," beber Dian.
Dian mengungkapkan, masalah kian pelit akibat merosotnya pasokan sektor perikanan akibat cuaca ekstrem. Harga berbagai jenis ikan konsumsi warga ikut terseret naik.
"Ikan layang, cakalang, dan bandeng naik semua karena angin kencang dan ombak tinggi sebulan terakhir. Stok ikan dari daerah penghasil berkurang. Komoditas lain seperti tomat, telur, dan bawang merah juga naik," jelasnya.
Meski di bawah Makassar yang menyentuh 4 persen, inflasi Parepare terbilang cukup tinggi. Angka itu sebanding dengan daerah tetangga seperti Sidrap dan Wajo.
"Inflasi di Parepare ini masih di bawahnya Makassar yang sudah sampai 4 persen. Tapi sebanding dengan yang terjadi di beberapa kabupaten sebelah seperti Wajo dan Sidrap. Kalau untuk Bone itu di atas-atasnya 3,5 persen," jelas Dian.
Situasi ini sekaligus menguji efektivitas program pengendalian harga oleh Pemkot. BPS mendorong pemkot untuk mengevaluasi dampak kenaikan harga terhadap daya beli warga.
"Yang perlu dilakukan saat ini adalah memotret daya beli masyarakat. Mampukah menopang kenaikan harga barang yang sudah naik hampir 4 persen sejak awal tahun ini," pungkasnya.
Simak Video "Video: Harga Cabai Rawit Makin Pedas, Tembus Rp 130 Ribu/Kg di Probolinggo"
(hsr/sar)