.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2025 melambat di angka 4,10 persen. Perlambatan ekonomi itu salah satunya dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran di sektor administrasi pemerintahan.
Merujuk data BPS yang dirilis 5 Juni 2026, pertumbuhan ekonomi Parepare tahun 2025 yakni 4,10 persen. Angka itu menunjukkan penurunan performa sebesar 0,98 persen dibandingkan tahun 2024 yang menembus angka 5,09 persen.
"Nah, di tahun 2025 ini, pertumbuhan ekonomi di Parepare tercatat mengalami pergerakan melambat. Melambat artinya tumbuh, tapi tidak sebesar tahun lalu," ujar Kepala BPS Parepare, Dian Ernawaty kepada detikSulsel, Senin (8/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dian mengungkapkan, penurunan laju ekonomi itu dipicu oleh menurunnya nilai tambah di beberapa lapangan usaha. Sektor administrasi pemerintahan dan pertambangan menjadi dua sektor utama yang menyumbangkan kontribusi terhadap tren perlambatan ini.
"Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di Parepare ini tentunya dikarenakan kondisi pergerakan ekonomi di beberapa lapangan usaha yang menunjukkan angka negatif. Seperti administrasi pemerintahan, di tahun 2025 kita tahu bersama mulai efisiensi, sehingga nilai tambahnya mengalami kontraksi atau pertumbuhan minus," jelas Dian.
Selain itu, Dian memaparkan, sektor-sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa juga ikut menunjukkan pergerakan yang cukup tertahan. Mayoritas lapangan usaha tersebut hanya mampu tumbuh di kisaran yang stagnan.
"Kategori seperti perdagangan, kemudian jasa-jasa itu juga mengalami pergerakan yang cukup tertahan di angka pertumbuhan antara 2 sampai dengan 4 persen," ungkapnya.
Kendati demikian, masih ada sektor ekonomi yang tumbuh masif di tengah perlambatan tersebut. Sektor informasi-komunikasi serta jasa kesehatan menjadi pembeda dengan mencatatkan pertumbuhan tertinggi di atas rata-rata sektor lainnya.
"Paling tinggi itu mungkin jasa kesehatan dan informasi, masif kan kalau internet dan lain-lain. Jasa kesehatan paling tinggi itu sekitar 6 sampai 7 persen," imbuh Dian.
Dinamika perlambatan ekonomi itu diakui berdampak nyata pada aktivitas keseharian masyarakat bawah. Menurut BPS, hal itu tidak terlepas dari adanya masa tunggu dan transisi perencanaan program di internal pemerintah pada awal tahun.
"Dampak dari pelayanan administrasi pemerintahan yang mengalami efisiensi tentunya cukup berdampak bagi masyarakat. Yang seharusnya pemerintah mungkin bisa memberikan lebih untuk pelayanan publik guna menggerakkan ekonomi masyarakat, nah ini baru dapat dilaksanakan di pertengahan 2025," urai Dian.
Kondisi tersebut membuat geliat ekonomi dari sektor aktivitas pelaku UMKM dan pusat-pusat keramaian kota, sempat lesu di awal tahun. Kemudian baru mulai bergairah setelah melewati bulan Juni.
"Itu dirasakan masyarakat dalam bentuk ekonomi baru mulai tumbuh sekitar bulan Juni sampai Desember. Kegiatan UMKM dan pusat keramaian baru ramai lagi setelah bulan Mei atau Juni," jelasnya.
Meski begitu, Dian meminta agar publik dan pemangku kebijakan tidak melihat indikator ekonomi Parepare hanya dari satu sudut pandang saja. Jika ditinjau secara historis 5 tahun terakhir (2021-2025), struktur perekonomian Parepare diklaim justru menunjukkan lompatan kualitas yang positif.
"Kita perlu mengamatinya secara komprehensif, dilihat juga angka pengangguran, angka inflasi, dan angka kemiskinan. Jika kita melihat histori 5 tahun ke belakang, ada pergerakan yang menunjukkan bahwa ekonomi di Kota Parepare ini sudah menuju ke arah ekonomi inklusif," tegas Dian.
Dian menjelaskan, ekonomi inklusif berarti pembangunan tidak lagi sekadar mengejar target angka pertumbuhan yang tinggi secara kuantitas. Namun mengedepankan pemerataan kualitas yang dampaknya langsung menyentuh masyarakat bawah.
"Artinya pertumbuhan ekonominya tidak berada dalam taraf pertumbuhan angka yang tinggi, tetapi sudah memasuki pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan kualitas. Yaitu pertumbuhan ekonomi yang pemerataannya secara kualitas, bukan hanya secara angka kuantitas," jelasnya.
Dengan kondisi itu, BPS memberikan catatan rekomendasi bagi Pemkot Parepare. Dian mengatakan yang harus dalam pertumbuhan ekonomi yakni pemerintah menjamin keadilan distribusinya agar bisa dinikmati oleh semua kalangan.
"Saat ini yang Pemerintah Kota Parepare perlu lakukan adalah bagaimana supaya ekonomi ini merata. Baik dari golongan bawah, artinya masyarakat berpendapatan rendah, pelaku UMKM, masyarakat ASN, hingga masyarakat pengusaha, itu mendekati ke kecenderungan merata," pungkasnya.
