Parepare -
Utang Pemkot Parepare sebesar Rp 16 miliar ke kontraktor di 2023 belum juga dibayarkan. DPRD Parepare pun menyoroti utang tersebut sebab diduga sebagai salah satu pemicu tingginya inflasi di Pareapre.
Pada Agustus 2024, inflasi Parepare berada di angka 2,22% atau menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketua sementara DPRD Parepare Kaharuddin Kadir mengatakan salah satu pemicu tingginya inflasi karena Pemkot Parepare belum membayar utang Rp 16 miliar ke kontraktor sehingga serapan APBD 2024 masih rendah.
"Kalau saya mungkin ini salah satu pengaruh daripada tingginya inflasi itu karena jumlah uang yang beredar itu kurang, termasuk di antaranya daya serap APBD kita rendah," kata Kahar kepada media, Jumat (6/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kahar menjelaskan belanja APBD Parepare yang masih rendah berpengaruh pada perputaran uang yang beredar. Termasuk utang Pemkot Parepare ke pihak kontraktor atau pihak ketiga senilai Rp 16 miliar yang belum terbayarkan hingga saat ini.
"Kontraktor atau pihak ketiga yang sudah mengerjakan pekerjaan masih ada Rp 16 miliar yang belum terbayar. Ini semua mempengaruhi," terangnya.
Pj Walkot Parepare Klaim Inflasi Masih Aman
Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali kemudian menanggapi angka inflasi yang mencapai 2,22% pada Agustus 2024. Akbar mengklaim kenaikan inflasi itu masih berada dalam batas aman.
"Inflasi Parepare sudah seimbang. Masih berada dalam batas yang aman, yakni antara 1,5 persen hingga 3,5 persen," kata Akbar Ali kepada wartawan, Sabtu (7/9).
Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Husni Syam menambahkan sejumlah inisiatif telah dilakukan untuk menekan inflasi. Seperti pasar murah, pemantauan harga, hingga kerja sama dengan daerah penghasil komoditas.
Husni mengklaim langkah-langkah yang dilakukan tersebut sudah berdampak positif pada pengendalian inflasi. Terutama pada harga cabai yang mengalami penurunan.
"Kami melihat dampaknya cukup signifikan, terutama pada beberapa komoditas seperti cabai yang harganya sudah turun," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengaku tidak menemukan kendala selama pengendalian inflasi apalagi berbagai upaya pengendalian rutin dilakukan. Dia juga berjanji akan mengupayakan agar inflasi di bulan berikutnya bisa ditekan.
"Insyaallah, pasti akan berjalan terus (menekan inflasi). Memang ada masa masanya. Kita upayakan lah turun (angka inflasi) pada saat (periode) berikutnya," tuturnya.
DPRD Parepare sentil BKD bungkam di halaman selanjutnya.
BKD Parepare Bungkam soal Utang Rp 16 M
Sementara, Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare memilih bungkam soal utang Rp 16 miliar ke kontraktor yang belum dibayarkan. BKD mengaku tidak bisa menjawab itu karena takut dikaitkan dengan politik.
"Saya tidak bisa jawab itu," kata Kepala BKD Parepare Prasetyo kepada media, Senin (9/9/2024). Prasetyo ditanya kendala utang Rp 16 miliar tersebut belum dibayarkan.
Dia mengaku tidak ingin menjawab mengenai utang tersebut meski menjadi tanggung jawabnya di BKD. Dia berdalih jawabannya nanti dikhawatirkan justru dikaitkan ke ranah politik.
"Jangan mi saya jawab, nanti saya tergiring ke ranah politik. Ini kan lagi digiring-giring. Saya bingung juga," ucapnya.
Prasetyo tidak menjelaskan lebih lanjut soal unsur politik apa yang terkait dengan utang Rp 16 miliar tersebut. Dia sekali lagi mengaku tidak bisa memberikan jawaban.
"Saya tidak bisa jawab,"katanya.
Menanggapi itu, DPRD Parepre mengaku heran mengapa BKD justru bungkam. Padahal Pemkot Parepare dan DPRD Parepare sebelumnya telah menyetujui pembayaran melalui SK Parsial.
"Saya juga heran kalau bilang dia tidak tahu soal itu, dia hadiri kok saat rapat dengan komisi 3 saat itu. Pak Parsetyo tahu kok, saya selalu hubungi," kata Ketua DPRD Parepare sementara Kaharuddin Kadir kepada wartawan, Senin (9/9).
Kaharuddin mengaku tidak memahami mengapa Prasetyo seakan menunggu arahan atau persetujuan atasan. Padahal SK parsial untuk pembayaran utang Rp 16 miliar tersebut sudah ada dan sudah ditandatangani Pj Wali Kota Parepare.
"Sebenarnya saya juga kurang paham kalau bilang menunggu persetujuan atasan, karena sudah ada SK Parsial yang ditandatangani Pj Wali Kota. Itu artinya penjabat menyetujui untuk membayar. Pasti, tidak mungkin SK Parsial ditandatangani kalau tidak ada anggaran yang siap, uangnya siap kok," kata Kaharuddin.
"Justru kami heran kalau bilang soal ini dipolitisasi, ini kan tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau begitu siapa yang mau tanggung jawab? Justru dia yang mau giring-giring ke politik. Kenapa sampai berkomentar begitu. Saya juga tidak ngerti kalau ngomong begitu," jelasnya.
Penjelasan Diskominfo Parepare di halaman selanjutnya.
Diskominfo Parepare Jawab Utang Rp 16 M
Belakangan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parepare menjawab polemik utang Pemkot Parepare sebesar Rp 16 miliar ke kontraktor usai BKD memilih bungkam. Diskominfo menegaskan anggaran pembayaran utang telah dialokasikan dan sedang diproses oleh BKD Parepare.
"Iya, jadi utang Pemkot yang telah dialokasikan untuk pembayaran ke pihak rekanan telah dilakukan proses oleh Badan Keuangan Daerah," kata Kadiskominfo Parepare M Anwar Amir kepada detikSulsel, Senin (9/9).
Dia mengungkapkan Pemkot Parepare memastikan utang ke pihak kontraktor diprioritaskan segera dibayar. Menurutnya, tidak ada alasan Pemkot Parepare menahan proses pembayaran yang menjadi hak kontraktor.
"Ya jelas ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menyelesaikannya secepat mungkin," terangnya.
Hanya saja, Anwar belum bisa memastikan kapan pembayaran utang itu terealisasi. Dia menyebut BKD lebih memahami mengenai target realisasinya.
"Kalau target saya mungkin serahkan ke instansi teknis (BKD), tapi intinya pembayaran utang menjadi perhatian," tuturnya.
Dia pun meminta pihak kontraktor untuk bersabar. Anwar memastikan Pemkot Parepare tidak punya kepentingan menahan anggaran yang telah disetujui untuk dibayarkan.
"Tidak ada begitu (anggaran ditahan). Kita berharap semua pihak untuk bersabar dan tenang menunggu proses yang berjalan," imbuhnya.
.webp)
