.webp)
Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) memilih bungkam soal utang Rp 16 miliar ke kontraktor yang belum dibayarkan. BKD mengaku tidak bisa menjawab itu karena takut dikaitkan dengan politik.
"Saya tidak bisa jawab itu," kata Kepala BKD Parepare Prasetyo kepada media, Senin (9/9/2024). Prasetyo ditanya kendala utang Rp 16 miliar tersebut belum dibayarkan.
Prasetyo mengaku tidak ingin menjawab mengenai utang tersebut meski menjadi tanggung jawabnya di BKD. Dia berdalih jawabannya nanti dikhawatirkan justru dikaitkan ke ranah politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan mi saya jawab, nanti saya tergiring ke ranah politik. Ini kan lagi digiring-giring. Saya bingung juga," ucapnya.
Prasetyo tidak menjelaskan lebih lanjut soal unsur politik apa yang terkait dengan utang Rp 16 miliar tersebut. Dia sekali lagi mengaku tidak bisa memberikan jawaban.
"Saya tidak bisa jawab," pungkasnya.
Diketahui, utang Pemkot Parepare sebesar Rp 16 miliar mencuat di tengah inflasi Parepare di angka 2,22% atau tertinggi di Sulsel. Ketua sementara DPRD Parepare Kaharuddin menyinggung utang tersebut jadi pemicu serapan APBD 2024 masih rendah yang berdampak pada angka inflasi.
"Kalau saya mungkin ini salah satu pengaruh daripada tingginya inflasi itu karena jumlah uang yang beredar itu kurang, termasuk di antaranya daya serap APBD kita rendah," kata Kaharuddin kepada media, Jumat (6/9).
Kahar menjelaskan belanja APBD Parepare yang masih rendah berpengaruh pada perputaran uang yang beredar. Termasuk utang Pemkot Parepare ke pihak kontraktor atau pihak ketiga senilai Rp 16 miliar yang belum terbayarkan hingga saat ini.
"Kontraktor atau pihak ketiga yang sudah mengerjakan pekerjaan masih ada Rp 16 miliar yang belum terbayar. Ini semua mempengaruhi," terangnya.
(asm/sar)
