.webp)
Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir menyoroti Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Prasetyo yang bungkam saat ditanya soal pembayaran utang Rp 16 miliar ke kontraktor. Padahal Pemkot Parepare dan DPRD Parepare telah menyetujui pembayaran melalui SK Parsial.
"Saya juga heran kalau bilang dia tidak tahu soal itu, dia hadiri kok saat rapat dengan komisi 3 saat itu. Pak Parsetyo tahu kok, saya selalu hubungi," kata Ketua DPRD Parepare sementara Kaharuddin Kadir kepada wartawan, Senin (9/9/2024).
Kaharuddin mengaku tidak memahami mengapa Prasetyo seakan menunggu arahan atau persetujuan atasan. Padahal SK parsial untuk pembayaran utang Rp 16 miliar tersebut sudah ada dan sudah ditandatangani Pj Wali Kota Parepare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebenarnya saya juga kurang paham kalau bilang menunggu persetujuan atasan, karena sudah ada SK Parsial yang ditandatangani Pj Wali Kota. Itu artinya penjabat menyetujui untuk membayar," jelasnya.
"Pasti, tidak mungkin SK Parsial ditandatangani kalau tidak ada anggaran yang siap, uangnya siap kok," kata Kaharuddin.
Ketua Harian DPD II Golkar Parepare ini juga mengaku juga heran terkait pernyataan Prasetyo yang menyinggung soal adanya politisasi utang Rp 16 miliar tersebut. Kaharuddin malah menuduh balik pihak Pemkot Parepare yang mau menggiring politik karena komentar tersebut.
"Justru kami heran kalau bilang soal ini dipolitisasi, ini kan tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau begitu siapa yang mau tanggung jawab? Justru dia yang mau giring-giring ke politik. Kenapa sampai berkomentar begitu. Saya juga tidak ngerti kalau ngomong begitu," jelasnya.
Kaharuddin menegaskan seharusnya tidak ada lagi alasan Pemkot Parepare menahan dan tidak membayar utang Rp16 miliar ke kontraktor. Saat masih di periode DPRD sebelumnya sudah dibahas siap membayar.
"Sebenarnya kalau menurut kami, sudah tidak ada masalah. Karena waktu rapat komisi 3 mereka (pemkot) siap membayar. Kita sudah melaksanakan fungsi kontrol kita, nah itu sudah selesai di kami. Harusnya sudah dibayar dan dituntaskan," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala BKD Parepare Prasetyo memilih bungkam saat ditanya terkait pembayaran utang Rp 16 miliar ke pihak kontraktor. Dia berdalih takut menjawab karena akan dikaitkan dengan politik.
"Jangan mi saya jawab, nanti saya tergiring ke ranah politik. Ini kan lagi digiring-giring. Saya bingung juga," kata Prasetyo kepada media, Senin (9/9).
(hmw/sar)
