Pertimbangan Hakim PN Parepare Vonis Bebas Terdakwa Pencabulan Anak TK

Parepare -

Pengadilan Negeri (PN) Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) angkat bicara terkait putusan hakim yang memvonis bebas terdakwa Andi Jamil dalam kasus dugaan pencabulan anak TK. Hakim menurut pihak PN Parepare memvonis bebas terdakwa sebab terdakwa memiliki alibi tidak berada di tempat saat kejadian.

"Jadi majelis hakim PN Parepare memutus bebas terdakwa karena menurut majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun alat bukti yang lain, baik surat maupun visum et repertum menyatakan bahwa terdakwa ini dia punya alibi keterangan saksi yang mendukung terdakwa pada saat kejadian tidak berada di lokasi atau tempat perkara," kata Jubir PN Parepare Bonita Pratiwi Putri kepada media, Jumat (31/5/2024).

Bonita mengatakan, berdasarkan keterangan yang menjadi bukti alibi terdakwa yakni saat kejadian terdakwa berada di rumah. Saksi yang menguatkan alibi terdakwa adalah anak kandung terdakwa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ada satu saksi kalau tidak salah coba nanti dicek dipelajari dan dibaca lagi dia menerangkan bahwa pada saat kejadian itu si terdakwa sedang berada di rumah. Sementara di jam sama istrinya terdakwa yang mengantarkan ke sekolah. Lalu kemudian kenapa terdakwa itu masih ada di rumah karena dia punya orderan dia harus mengantarkan orderan," terangnya.

Terkait konsistensi korban anak yang menunjuk terdakwa Andi Jamil sebagai pelaku, Bonita mengaku semua keterangan saksi menjadi bagian yang dipertimbangkan majelis hakim. Tetapi kata dia, majelis hakim memutus bukan atas kemauan, tetapi keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan.

"Jadi semua keterangan, termasuk keterangan saksi korban itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tetapi kembali lagi, perlu diketahui dan digarisbawahi majelis hakim memutus bukan karena kemauan majelis hakim sendiri tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban dan saksi lain yang saling bersesuaian. Jadi semua dipertimbangkan," paparnya.

Sementara menanggapi bahwa terdakwa sempat merubah BAP-nya, Bonita menerangkan bahwa BAP tidak bisa menjadi acuan utama dalam memutuskan perkara. Menurutnya, dibolehkan untuk mencabut keterangan saat pemeriksaan.

"Jadi untuk berita acara penyidik itu tidak bisa dijadikan suatu patokan buat majelis hakim. Memang betul BAP itu adalah suatu surat yang perlu dipertimbangkan majelis hakim namun apabila disandingkan dengan berita acara persidangan itu menjadi fakta hukum. BAP itu cuman mengantar ke persidangan. Kalau pun dicabut diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi boleh," imbuhnya.

Adapun terkait rencana jaksa penuntut umum yang akan mengajukan kasasi atas vonis bebas kepada terdakwa, dia menyampaikan menjadi proses hukum yang memang diperbolehkan. Bahkan kata dia, hal tersebut bisa dikawal bersama-sama.

"Jadi kami pengadilan secara terbuka apapun upaya hukum, itu boleh dilakukan. Termasuk upaya hukum terhadap putusan bebas kami. Jadi kalau mau melakukan upaya hukum sah-sah saja. Kami tidak melarang itu. Bahkan sebagaimana disampaikan ketua pengadilan, silahkan dikawal semua secara bersama-sama," bebernya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya...

Makanya lanjut Bonita upaya hukum belum berakhir, nantinya apapun putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di Mahkamah Agung wajib dilaksanakan. Termasuk jika kemudian majelis hakim mengeluarkan putusan di tingkat pertama tidak benar dan terdakwa dinyatakan bersalah.

"Ini upaya hukum kasasi belum ada, tadi sebagaimana disampaikan pak ketua, ini belum berakhir. Ini masih putusan di tingkat pertama. Kami masih menunggu upaya hukum tingkat terakhir, kasasi yang diajukan penuntut umum. Misalkan di putusan kasasi menurut yang mulia hakim agung bahwa putusan yang dikeluarkan hakim tingkat pertama tidak benar, dengan segala macam pertimbangannya, maka boleh kita ikuti terdakwa bersalah dan masuk penjara," jelasnya.

"Kalau sebaliknya, mereka sependapat dengan putusan kami, mau tidak mau, suka tidak suka karena itu upaya hukum terakhir, maka harus dijalankan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejari Parepare akan menempuh kasasi atas putusan vonis bebas pelaku Andi Jamil yang mencabuli anak TK umur 4 tahun. Kejari Parepare menilai putusan hakim hanya berdasarkan pengakuan terdakwa, padahal alat bukti untuk menjerat terdakwa lengkap.

"Kalau kami jaksa hukum akan menempuh hukum kasasi," Kasi Intel Kejari Parepare Sugiharto kepada detikSulsel, Rabu (29/5).

Kasus tersebut juga direspons massa yang tergabung dari mahasiswa serta kelompok pemerhati perempuan dan anak dengan melakukan demo di PN Parepare, Jumat (31/5). Massa mendesak Kepala PN Parepare Andi Musyafir dicopot.

"Copot Kepala Pengadilan tidak becus mengambil keputusan. Bagaimana saudari kita sakitnya keadilan saat adik kita korban anak TK menjadi korban pencabulan tetapi pelaku justru divonis bebas," ujar salah satu peserta aksi dalam orasinya di lokasi.