Alasan Eks Pengurus Golkar Parepare Desak Istri Taufan Pawe Diganti

Parepare -

Sebanyak 14 pengurus DPD II Golkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengundurkan diri karena tidak sejalan lagi dengan gaya kepemimpinan Ernawati Rasyid Taufan. Mantan pengurus kini mendesak istri Ketua DPD I Golkar Parepare Taufan Pawe (TP) itu diganti dari ketua DPD I Golkar Parepare.

Mantan Wakil Ketua Bappilu Golkar Parepare Fadly Agus Mante mengaku tengah menggalang dukungan dari mantan pengurus lain untuk menyatakan mosi tidak percaya terhadap Erna. Hal itu nantinya akan diteruskan ke DPP Golkar agar mengeluarkan rekomendasi digelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub).

"Merekomendasikan hasilnya ke DPP untuk bisa melaksanakan musdalub untuk pergantian ketua, karena bu Erna kami nilai tidak mampu mengakomodir kepentingan kader," kata Fadly kepada detikSulsel, Minggu (7/4/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadly berharap aspirasi mantan pengurus nantinya bisa ditindaklanjuti DPP Golkar. Dia ingin musdalub untuk mengganti Erna bisa dilakukan menjelang Pilkada serentak 2024.

"Jadi kami sedang konsolidasikan wadah atau forum untuk memperkuat dukungan untuk dilakukan percepatan dilakukan musdalub di DPD II Golkar Parepare," tegasnya.

Dia juga akan berkonsolidasi dengan tokoh senior Golkar setelah Hari Raya Idul Fitri terkait rencana tersebut. Fadly meyakini langkahnya itu akan disambut baik.

"Kami kumpulkan tokoh senior Golkar Parepare dan mantan pengurus untuk memberikan sikap secara resmi berupa mosi tidak percaya," imbuh Fadly.

Fadly turut meminta DPP Golkar melakukan evaluasi imbas suara Golkar Parepare saat Pileg 2024 mengalami penurunan. Dia menganggap kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena Golkar masih punya tantangan berat memenangkan Pilkada.

"Kita juga mendesak ke DPP yang telah mengagendakan evaluasi pasca-pemilu terhadap daerah yang perolehan suara tidak signifikan itu dilakukan evaluasi," terangnya.

Dia mengaku khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada Pilkada 2024 mendatang. Dengan begitu, Fadly berharap musdalub bisa digelar sebelum tahapan Pilwalkot Parepare agar terkonsolidasi kekuatan baru.

"Ini musdalub harus secepatnya sebelum Pilwalkot sehingga kita tidak terganggu untuk proses pemenangan di Pilwalkot," harap Fadly.

Diketahui, 14 pengurus DPD II Golkar mengajukan surat pengunduran diri secara bertahap. Awalnya hanya 9 pengurus yang lebih dulu mengajukan surat pengunduran diri ke Sekretariat DPD II Golkar Parepare pada Selasa (2/4).

Berselang tiga hari kemudian, dua pengurus inti menyusul, lalu diikuti tiga pimpinan tingkat kelurahan pada Jumat (5/4). Pengurus yang mengundurkan diri didominasi orang-orang yang memegang jabatan tinggi di kepengurusan, mulai dari unsur wakil ketua, wakil bendahara hingga pimpinan kelurahan.

"Kami harap dengan pengunduran diri ini, ada pembenahan yang dilakukan di internal Golkar, termasuk gaya kepemimpinan yang bisa menghargai pengurus mereka sendiri," kata mantan Pimpinan Kelurahan Lemoe Golkar Parepare, La Donrie saat dihubungi, Sabtu (6/4).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Pengurus Mundur Masuk Daftar Reshuffle

Sekretaris Golkar Parepare Hamran Hamdani menanggapi santai pengunduran diri 14 pengurus. Hamran beralasan mereka yang memutuskan mundur memang masuk dalam daftar reshuffle atau perombakan struktur kepengurusan.

"Kan ada tim 11 yang dibentuk yang bekerja melakukan evaluasi dan itu sudah bekerja jauh sebelum mereka mundur. Mungkin informasi ini keluar jadi mereka nyatakan mundur duluan," beber Hamran kepada wartawan, Minggu (7/4).

Hamran mengaku tergabung dalam Tim 11 yang dibentuk DPD II Golkar. Tim tersebut sudah sejak lama melakukan evaluasi kinerja terhadap jajaran pengurus yang hasilnya nanti akan disodorkan ke DPD Golkar Sulsel.

"Ini nanti kalau sudah (dirampungkan usulan reshuffle) akan ditandatangani ketua dan sekretaris kemudian dikirim ke provinsi untuk di-SK-kan ulang (pengurus DPD Golkar Parepare)," terangnya.

Dia mengungkap jika proses evaluasi ini ujungnya tidak hanya merekomendasikan untuk mengganti pengurus baru. Namun ada juga sejumlah pengurus yang dirotasi ke posisi lain.

"Termasuk orang yang mau mengundurkan diri ini sudah masuk daftar untuk dievaluasi untuk diganti," tegas Hamran.

Di sisi lain, Hamran mengaku jika DPD II Golkar Parepare tengah mengusut dugaan pelanggaran AD/ART terhadap pengurus yang mengundurkan diri. Pasalnya, mereka dianggap mendiskreditkan Erna selaku ketua.

"Bukan apanya, karena ditengarai ada pelanggaran AD/ART partai di dalamnya terhadap perlawanan terhadap muruah partai," tutur Hamran.

Hamran mengungkapkan, pihaknya tidak hanya diam jika mereka terbukti melanggar. Selain pengunduran diri, mereka juga disebut akan dicabut keanggotaannya sebagai kader Golkar.

"Ini bisa dipikirkan itu kalau mereka terbukti melanggar AD/ART partai, bisa saja bukan hanya mundur dari kepengurusan tetapi diberhentikan dari keanggotaan sebagai kader partai," jelasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya

Simak Video "Video Mendagri Tito: Total Anggaran Coblos Ulang Pilkada Rp 719 M"
[Gambas:Video 20detik]